AXIALNEWS.id | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengetahui Kabupaten Langkat banjir dari pemberitaan media, bukan laporan pemerintah daerah.
Bahkan Pemkab Langkat belum menetapkan status kedaruratan, sehingga pemerintah pusat menilai pemerintah daerah masih bisa menanganinya sendiri.
Hal itu dinyatakan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers update penanganan bencana banjir dan longsor Aceh, Sumut, dan Sumbar pada Sabtu (29/11/2025) dikutip dari chanel youtube resmi BNPB Indonesia.
“Yang terdampak bencana masih ada delapan. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat, gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir,” sebutnya.
“Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan,” tambahnya.
“Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut,” ungkap Suharyanto.
Chanel youtube resmi BNPB Indonesia.
Dari informasi diterima redaksi, akibat banjir melanda sejumlah kecamatan sejak 26 November hingga kini: ribuan rumah, fasilitas umum, rumah ibadah, fasilitas pemerintah, dan sekolah terendam air.
Jalan tol sempat lumpuh beberapa hari, dan jalan lintas terputus akibat banjir. Tiang listrik tumbang dan listrik sempat padam total, jaringan seluler sempat putus beberapa hari, dan ada jembatan putus.
Puluhan ribu warga mengungsi, dan ribuan warga masih terisolir, (Info 29/11/25) bahkan ribuan warga berhari kelaparan dan banyak sama sekali belum menerima bantuan pemerintah.
Meskipun pemerintah daerah dan banyak pihak terus berupaya mengirimkan bantuan logistik dan melakukan evakuasi di wilayah kecamatan terdampak banjir.
Artinya bantuan pusat dan nasional perlu untuk penanggulangan bencana banjir ini, untuk ke arah itu, Pemkab Langkat harus menetapkan Status Tanggap Darurat Becanda. (*)
Editor: Riyan