Putusan bebas tersebut bersebrangan dengan tuntutan JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) yang menuntut Eka satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Sebanyak 12 unit alat berat disita di lokasi tambang, sementara dua unit lainnya dihentikan saat dalam perjalanan menuju area penambangan.
Lokasi diduga menjadi area pertambangan ilegal itu berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) wilayah KPH VIII Kabupaten Mandailing Natal.
Adlin telah memaparkan, kasus dugaan penggelapan dokumen penting dilakukan pejabat PT PSU sebagai bentuk konspirasi guna menghilangkan bukti dari dugaan korupsi.
Polres Langkat melakukan penggerebekan terhadap lima lokasi diduga sarang penyalahgunaan narkoba.
Dalam perspektif hukum lingkungan modern, korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara perdata dan pidana.
"Reformasi Polri tidak boleh terjebak pada pergeseran struktur semata. Yang lebih mendesak adalah pembenahan integritas, profesionalitas, sistem pengawasan, dan tata kelola kelembagaan,” ujar Ridwan, Senin (2/3/2026).
Korban berharap pelaku penganiayaan terhadap istrinya segera di tahan dan diajukan ke Persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
"Hampir Rp716 juta uang rakyat yang seharusnya untuk kepentingan publik diduga disalahgunakan secara sistematis. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan di Papua Barat Daya," ujar Vinechya dalam siaran persnya, Jumat (27/2/2026).
"Perdagangan bayi adalah pelanggaran berat terhadap hak anak untuk hidup, diasuh, dan dilindungi. Anak bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan alasan apa pun," ujar Menteri Arifah dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
