Ditinggalkan China dan India, Justru PLTU Batu Bara Bangkit di Indonesia

AXIALNEWS.id | Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sudah mulai ditinggalkan di China dan India, namun bangkit di negara-negara berkembang seperti Turki, Vietnam dan Indonesia.

Pengurangan emisi dari pembatalan proyek batu bara di China dan India akan digantikan dengan emisi dari pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara baru di tiga negara tersebut.

Sehingga jika dunia ingin tetap mencapai target pengurangan emisi sesuai dengan Perjanjian Paris, tren munculnya PLTU batu bara baru tersebut harus dihentikan.

Hal ini terungkap dalam laporan tim peneliti dari Potsdam Institute on Climate Impact Research (PIK) dan Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), yang diterbitkan dalam jurnal Environmental Research Letters , 7 Februari 2018.

“Sehingga laporan yang menyebutkan pembangkit listrik tenaga uap batu bara tengah sekarat terlalu prematur,” ujar laporan ini.

Ottmar Edenhofer, Chief Economist dari PIK dan Direktur MCC menyatakan, jika dunia ingin meninggalkan PLTU batu bara, cara terbaik adalah dengan menerapkan biaya bagi karbon secara sungguh-sungguh.

“Penerapan biaya karbon (carbon pricing) mungkin beda antara satu negara dengan negara lain, namun harus ada negara-negara yang mengambil langkah pertama dalam 10 tahun ini,” tutur Ottmar.

Pada 2016, China dan India telah membatalkan lebih dari 50% rencana pembangunan PLTU batu bara baru. Namun investasi PLTU batu bara di dunia terus meningkat.

Turki, Indonesia dan Vietnam, misalnya, berencananya meningkatkan kapasitas PLTU batu bara yang jika digabungkan mencapai 160 GW (Giga Watss). Kapasitas ini setara dengan kapasitas semua PLTU batu bara di 28 negara eropa.

Rencana investasi untuk PLTU batu bara di negara-negara lain juga terus melonjak pada 2016. Di Mesir misalnya, rencana investasi PLTU batu bara naik hampir 8 kali lipat, sementara di Pakistan naik hampir dua kali lipat.

Perkembangan ini menurut tim peneliti PIK akan mengacaukan kemampuan negara-negara yang meratifikasi Perjanjian Paris mencapai target kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) mereka.

Di Vietnam misalnya, emisi CO2 dari PLTU batu bara akan melonjak 10 kali lipat dari 2012 ke 2030 sementara emisi CO2 di Turki akan naik hampir empat kali lipat.

Menurut International Panel on Climate Change (IPCC), jika dunia ingin menghindari kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius, dunia harus membatasi pelepasan emisi tak lebih dari 700-800 Gigaton (Gt) CO2 ke atmosfer.

Infrastruktur PLTU batu bara dan bangunan yang ada saat ini, jika dipakai hingga masa “kadaluwarsanya”, sudah akan menyumbang 500 Gigaton emisi CO2. Sementara PLTU batu bara yang saat ini tengah di bangun dan yang sudah direncanakan akan menambah emisi sebesar 150 Gt.

Dengan skenario ini tambahan emisi dari sektor transportasi atau pertanian akan dengan mudah menambah emisi dan menyebabkannya melampaui bujet 700-800 Gt.

Laporan baru ini disusun berdasarkan data dari CoalSwarm yang berbasis di Amerika Serikat, International Energy Agency (IEA) plus penelitian dari masing-masing anggota tim penyusun.

“Walau biaya energi terbarukan terus turun, namun biaya tersebut masih belum mampu bersaing dengan harga batu bara murah di berbagai penjuru dunia,” ujar Jan Steckel, yang mengetuai kelompok kerja MCC untuk Iklim dan Pembangunan.

Solusinya, harus ada keberpihakan politik dan kebijakan yang cerdas untuk menyingkirkan batu bara dari peta energi dunia. Misalnya aturan emisi/polusi PLTU batu bara yang lebih ketat dan biaya/tarif karbon yang lebih tinggi di seluruh dunia.(*)
^{Sumber: hijauku.com}