AXIALNEWS.id —[dibaca: eksil nius]— Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) gelar diskusi publik, di Aula FISIP UMSU Jl Kapten Mukhtar Basri, Medan, Kamis (13/10/2022).
Diskusi bertema “Potret Kesejahteraan Masyarakat Indonesia menuju Suksesi Politik Tahun 2024” ini, di pandu Moderator Fathrul Rahman Hutasuhut, dengan Pembicara Rafdinal SSos MAP selaku tokoh aktifis pergerakan Sumut dan Sahran Saputra SSos MSos selaku pengamat kesejahteraan sosial.
Sekretaris Bidang Hikmah FISIP IMM UMSU, Dewata Sakti selaku unsur panitia, mengatakan diskusi publik untuk menyikapi suksesi politik di tahun 2024. Tujuannya agar masyarakat tidak salah pilih dalam memilih pemimpin kedepannya.
Tema tersebut diambil, sebab dianggap sesuai dengan peristiwa kenaikan BBM dan bantuan pemerintah kepada rakyat yang saat ini gencar-gencarnya dilaksanakan
Selain itu, kata Dewata Sakti diskusi juga perlu digelar dikarenakan tensi politik belakangan ini memang mulai menghangat pasca manuver Partai Nasional Demokrat atau NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Deklarasi ini sebenarnya sudah banyak diprediksi. Namun karena waktunya maju dari jadwal semula, muncul syak wasangka tentang motif dibalik keputusan buru-buru deklarasi Anies oleh NasDem.
Menurut Dewata, manuver NasDem jelas mengubah konstelasi politik. Partai-partai lain, termasuk PDIP yang juga memiliki kepentingan dalam kontestasi Pilpres 2024, mau tidak mau harus mulai memanaskan mesin politiknya.
Sementara Pembicara, Rafdinal mengatakan dalam diskusi publik, saat ini masih banyak rakyat miskin dan belum sejahtera diduga karena salah urus oleh pemimpin negara. Karena itu dirinya berharap agar rakyat bisa lebih cerdas dalam memilih pemimpin.
“Saat ini negara salah urus oleh karena itu rakyat harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin dengan cara menilai rekam jejak calonnya,” ujarnya.
Sedangkan Pembicara, Sahran Saputra Nasution menduga bantuan pemerintah dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau golongan bukan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita lihat bantuan pemerintah dari atas ke bawah selalu ada warnanya, kelau menterinya dari merah maka sampai ke bawah ya merah untuk kepentingan kelompoknya, jadi kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api,” pungkasnya.(*)