Jampi Sumut Minta Komisi B DPRD Labura Tidak Semena-Mena kepada KTH Karya Prima Ledong

Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Prima Leidong Sejahtera Kabupaten Labura. (axialnews/Istimewa)

AXIALNEWS.id [dibaca: eksil nius] —  Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian (Jampi) Sumut, Zakaria Rambe SH menyesalkan tindakan Komisi B DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang diduga bersikap semena-mena dan cenderung melakukan pelanggaran kode etik menyikapi tuduhan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Prima Leidong Sejahtera

Pasalnya, dalam RDP tanggal 2 November 2022, Komisi B DPRD Labura terkesan memperkeruh keadaan dan melemparkan tuduhan-tuduhan yang cenderung berpotensi melanggar hukum. 

“Kami mendapatkan informasi dari pihak Kelompok Tani Hutan Karya Prima Leidong Sejahtera bahwa ada tuduhan-tuduhan yang tidak proporsional oleh Ketua Komisi B, DPRD Labura saudara Muh Mufti yang menuduh kelompok tani sebagai penjahat besar. Perlu kami ingatkan bahwa tudingan-tudingan seperti itu harusnya tidak disampaikan seorang anggota DPRD. Apalagi kami mencium sudah ada niat tidak baik yang kini sedang kami telusuri,” kata Zakaria Rambe kepada wartawan, Kamis (10/11/2022). 

Zakaria menguraikan kronologis bahwa pihak KTH Karya Prima Leidong Sejahtera merupakan kelompok tani yang legal dan mendapakan IUP dari pemerintah. Saat ini sudah beroperasi dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca Juga  Gelar Pelatihan Jurnalistik, Sofyan: Personil Diskominfo Binjai Harus Lebih Cakap
Baca Juga  Bantuan & Do’a Afandin untuk Balita Leukemia

“Maka itu, kami sangat menyesalkan jika ada upaya-upaya penggiringan opini serta hal-hal lain yang bersifat melawan hukum. Ini tentu menjadi atensi kami,” kata Zakaria yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumut. 

Sebelumnya diinformasikan bahwa Komisi B DPRD Labura menggelar RDP pada tanggal 2 November 2022 di ruang rapat Banmus DPRD Aek Kanopan, Labura. Sidang dipimpin oleh Ketua Komisi B Muh Mufti dihadiri oleh 5 orang anggota Komisi B lainnya. 

Baca Juga  Omicron Masuk Indonesia, Jokowi Sampaikan 3 Poin Penting

Turut hadir perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sumatera Utara 2 orang dipimpin Viktor Pardosi. Serta perwakilan dari Badan Pertanahan Labuhanbatu, Kepala Desa Air Hitam Suheri, Kepala Desa Sukarame Lama Jalaludin, dan Lasmaida Dolok Saribu dari LSM yang mengaku sebagai pendamping  masyarakat yang hadir kurang lebih 30 orang. 

Mereka mengadukan Kelompok Tani Hutan Karya Prima Leidong Sejahtera yang dianggap merampas lahan masyarakat. Tuduhan ini dianggap sumir karena pengadu sama sekali bukan masyarakat di areal lahan yang diusahakan kelompok tani.(*) 

  • Reporter: AN Yusuf
  • Editor: Eddy S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Contact Us