Kim Jong Un Hukum Mati 30 Pejabat Usai Banjir Dahsyat Tewaskan Ribuan Orang

AXIALNEWS.id | Pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, mengeksekusi mati 30 pejabat pemerintah setelah banjir besar pada akhir Juli lalu.

Tragedi banjir itu menewaskan ribuan orang di wilayah utara negara itu. Lalu, pejabat yang ditembak mati itu, dituduh gagal melakukan mitigasi hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat banjir.

Laporan TV Chosun, sebagaimana dilansir The Straits Times dan Independent, Kamis (5/9/24), para pejabat yang dieksekusi itu berasal dari pemerintah daerah yang dilanda banjir. Mereka ditembak pada Agustus 2024, lapor TV Chosun, yang mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya.

Banjir dahsyat itu diperkirakan telah menewaskan ribuan orang di daerah yang paling parah dilanda banjir di provinsi Chagang.

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan sedang memantau situasi dengan saksama setelah mendapatkan informasi intelijen terkait perkembangan tersebut, kata seorang juru bicara badan mata-mata itu melalui telepon, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang menangani hubungan dengan Korea Utara menolak berkomentar.

Kim Jong Un mengatakan pada pertemuan darurat partai akhir Juli bahwa dia akan menghukum dengan tegas mereka yang ‘sangat mengabaikan’ tugas mereka dan bertanggung jawab atas jatuhnya korban.

Banjir dahsyat melanda provinsi Chagang pada bulan Juli dan juga menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi.

Menurut laporan berita Korea Utara, banjir tersebut menyebabkan kerusakan luas di kota Sinuiju di barat laut dan Uiju di dekatnya, dengan lebih dari 4.100 rumah, 7.410 hektare lahan pertanian, dan banyak jalan, bangunan, dan jalur kereta api yang terkena dampak.

Aparat propaganda Korea Utara menyebarkan foto-foto Kim Jong Un mengawasi upaya penyelamatan setelah bencana, tetapi tidak melaporkan adanya kematian. Sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan, kata Korea Central News Agency (KCNA).

Setelah banjir melanda, Kim menyatakan Korea Utara tidak akan menerima bantuan internasional apa pun. Dia meminta para pejabat untuk merelokasi ribuan penduduk yang mengungsi ke ibu kota Korut, Pyongyang.

Mereka akan menerima perawatan dan dukungan yang lebih baik. Upaya pembangunan kembali diperkirakan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, di mana selama kurun waktu tersebut pemerintah berencana menyediakan layanan bagi hampir 15.400 orang rentan di berbagai fasilitas di Pyongyang. (*)

^{Sumber: detiknews}