Pemkab Langkat Ikuti Raker Pencegahan Korupsi

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H. Syah Afandin SH didampingi Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin , mengikuti Rapat Kerja (Raker) pencegahan tindak pidana korupsi dan evaluasi program strategis pemerintah daerah secara virtual dari dari ruang rapat Langkat Comand Center ( LCC) Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (24/1/2022). Foto Diskominfo Kab. Langkat For axialnews.id

AXIALNEWS.id [dibaca: eksil nius] — Langkat | Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Rapat Kerja (Raker) pencegahan tindak pidana korupsi dan evaluasi program strategis pemerintah daerah.

Raker ini bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara virtual dari Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. 

Diikuti Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH didampingi Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin, dari ruang rapat Langkat Comand Center ( LCC) Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (24/1/2022).

Usai Rakor,  Syah Afandin menyampaikan Mendagri M. Tito Karnavian mendorong semua pemerintah daerah melakukan perbaikan sistem pemerintahan yang lebih transparan. 

Baca Juga  Kwarcab Langkat Potong Tumpeng Peringati Hari Pramuka 2021

“Arahan itu disampaikan Mendagri kepada kepala daerah se-Indonesia dalam Raker evaluasi program strategis,” sebutnya.

Salah satunya, kata Syah Afandin, dengan digitalisasi diberbagai bidang. Sehingga mengurangi kontak fisik dan potensi tindak pidana korupsi. 

“Perbaikan sistem perlu dilakukan, perlu dikaji sistem politik pemerintah kita ke sistem yang diupayakan lebih transaparan untuk mengurangi kontak fisik, di antaranya dengan digitalisasi di berbagai bidang,”kata Syah Afandin. 

Mendagri juga menuturkan, kata Syah Afandin, awal tahun 2022 ini sudah ada beberapa kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Baca Juga  Ikuti OSS, Siswi SMP Asal Sumut Raih Medali Emas Tingkat Nasional

Hal itu harus menjadi perhatian semua pihak karena selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga terhadap kepercayaan publik kepada kepala daerah secara umum. 

“Saya yakin banyak sekali kepala daerah berprestasi dan berkinerja baik, namun akan terdampak oleh segelintir yang tersandung hukum,” ucap Plt Bupati mengulang kata Tito. 

Bentuk tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi, dipaparkan Syah Afandin, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, disusul promosi/ mutasi jabatan, lalu suap atau gratifikasi. 

Baca Juga  Operasi Toba 2021 Amankan Nataru Selama 10 Hari

Selain itu, setidaknya ada tiga hal lainnya terkait sistem pemerintahan yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. 

Pertama, sistem politik. Sebab biaya politik yang tinggi untuk menjadi seorang kepala daerah menjadi penyebab tindakan korupsi demi menutupi hutang biaya politik. 

“Jika kepala daerah terpilih, lalu pemasukannya kurang tidak bisa menutupi biaya politik akhirnya terjadi korupsi untuk menutup biaya politik,” tuturnya. 

Baca laman selanjutnya…

Halaman: 1 2
Berita Lainnya

Contact Us