‎Penanganan Bencana! Generasi Mahasiswa Tuntut Laporan Menteri ke Presiden Akurat

Kondisi kerusakan salah satu jalan penghubung utama akibat banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh yang membuat akses terputus dan hingga kini listrik mati sejak 25 November 2025. (istimewa)
Iklan Pemilu


AXIALNEWS.id | Generasi Mahasiswa Pujakesuma Kabupaten Langkat meminta kepada para menteri memberikan data laporan bener ke Presiden terkait penanganan bencana.

Jangan bersifat asal menyenangkan Presiden tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, baik dalam konteks pascabencana alam maupun penanganan dampaknya.

‎”Sebagai pembantu Presiden, para menteri harus menyampaikan data dan fakta yang benar dan real agar Presiden tidak salah dalam pengambilan kebijakan,” tuntut Ketua Umum Gema Pujakesuma Langkat, M Nuh pada Selasa (9/12/25).

‎Menurutnya, kolaborasi, transparansi dan kejujuran data adalah krusial demi menghindari keputusan berdasarkan informasi keliru.

‎”Siapapun Presiden nya tidak mungkin dapat mengambil kebijakan dan menyelesaikan permasalahan secara konkrit apabila data itu tidak sesuai fakta dilapangan,” tegasnya.

‎Ia menambahkanpublik berhak mendapatkan informasi faktual, dan pejabat publik berkewajiban menyampaikan realita apa adanya bukan klaim semata untuk menyenangkan pimpinan apalagi Presiden.

‎Nuh juga menyoroti pernyataan Menteri ESDM kepada Presiden terkait pemulihan listrik di Aceh yang menyatakan Seluruh Aceh, 97% malam (Minggu) ini semua Aceh nyala.

‎”Realitas di lapangan menunjukkan bahwa listrik belum sepenuhnya pulih, dan banyak wilayah di Aceh masih mengalami pemadaman atau pasokan listrik belum stabil,” ujarnya.

‎Gema Pujakesuma Langkat menegaskan pernyataan semacam itu apabila tidak didukung data dan verifikasi independen berpotensi menyesatkan publik dan pemerintah tentang kondisi sesungguhnya pascabencana.

‎”Jadi jangan sampai laporan-laporan seperti itu hanya terkesan formalitas yang bersifat asal pimpinan senang. Dampak krusialnya Presiden berpotensi salah mengambil kebijakan,” ujarnya.

‎Hal ini menunjukkan pentingnya verifikasi data dan transparansi. Bila pejabat menyampaikan klaim normal/selesai tanpa pengecekan menyeluruh, upaya distribusi bantuan maupun rehabilitasi bisa salah sasaran, dan kepercayaan publik bisa tergerus.

‎Gema Pujakesuma Langkat mendesak agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, memastikan setiap laporan didasarkan pada data real dari lapangan, bukan sekadar janji agar kebijakan tanggap bencana dan rehabilitasi dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan adil.

‎”Jangan sampai keinginan membuat Presiden senang mengalahkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan terutama di masa krisis dan pascabencana,” sebutnya.

Baca Juga  Markas Komando Pasukan Brimob I Polri Resmi Berdiri di Sumut, Ini Fungsinya
Baca Juga  Koperasi Merah Putih Berantas Tengkulak Beli Produk Petani Harga Murah

“Kritik ini bukan sekadar pernyataan retoris, tetapi seruan agar seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah mengedepankan kejujuran data, integritas dan keberpihakan terhadap masyarakat khususnya korban bencana,” pungkasnya.(*)
Editor: Riyan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Contact Us