Perkara TPPO, Mantan Bupati Langkat TRP Dituntut 14 Tahun Penjara

Sidang terdakwa mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana PA mendengarkan tuntutan JPU Rabu (5/6/24) di Pengadilan Negeri Stabat. (axialnews)

AXIALNEWS.id | Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana PA (TRP) dituntut 14 tahun penjara dan membayar denda Rp500 juta subsider 6 tahun kurungan.

Tuntutan ini ditujukan pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kasus kerangkeng narkoba.

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang agenda pembaca tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Stabat, Rabu (5/6/2024).

Setelah sempat tertunda selama empat minggu dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam tuntutan, Tim JPU terdiri dari David, Jimmy Carter Aritonang, dan Maura Meralda Harahap memaparkan jika perbuatan terdakwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung merupakan pejabat dan tokoh kepemudaan.

Baca Juga  Mimpi Afandin Ada Dermaga Umum Sebagai Kawasan Industri di Pangkalan Susu

Sehingga JPU menilai jika perbuatan terdakwa TRP sebagai pejabat dan tokoh kepemudaan yang seharusnya menjadi contoh tauladan, malah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Dengan ini, terdakwa Terbit Rencana PA dituntut dengan tuntutan selama 14 tahun penjara, serta membayar denda sebesar Rp500 juta atau subsider 6 tahun penjara jika tidak dilakukan pembayaran.

Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp2,37 Miliar lebih.

JPU juga menyebutkan jika sejumlah barang bukti yang dijadikan alat untuk melakukan penyiksaan dimusnahkan.

Sementara barang bukti berupa PKS PT Dewa Peranginangin, 1 unit mobil Hilux dan 1 unit mobil Avanza juga turut disita untuk negara.

Baca Juga  Dua Atlet Taekwondo Langkat Ikuti PORSENI XII di Banjarmasin

Adapun pasal yang didakwakan terhadap Terbit Rencana yakni melanggar Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 333 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan/atau Pasal 170 ayat (1), (2), (3), dan (4), dan/atau Pasal 351 ayat (1), (2), dan (3) dan/atau Pasal 353 ayat (1), (2), dan (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2.

Baca Juga  Pemkab Langkat & PT Bank Mandiri MoU Pelayanan Perbankan

Mendengar tuntutan Tim JPU, Tim Kuasa Hukum terdakwa berupaya melakukan pledoi.

Dalam persidangan, Tim Kuasa Hukum terdakwa juga berupaya mengingatkan JPU dan Majelis Hakim terkait masalah persetujuan pembayaran restitusi kepada korban sesuai dengan jumlah yang disampaikan LPSK kepada JPU.

“Izin Yang Mulia, sebelumnya kami juga sudah membicarakan terkait kesepakatan pembayaran restitusi sebagai upaya meringankan tuntutan dengan JPU. Tapi sepertinya JPU tidak mempertimbangkan restitusi itu,” ujarnya.

Namun, Majelis Hakim berpendapat jika masalah restitusi untuk meminta keringan tuntutan ke dalam pledoi.(*)
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Eddy S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Contact Us