Meski terkendala dengan nilai PAD yang pertambahan per tahunnya tidak terlalu besar, dibandingkan jumlah banyaknya penerima PNS dan PPPK untuk Langkat.
Infomasi berdar, isu pemotongan TPP tidak adil lantaran untuk jajaran Dinkes Langkat pemotongan sebesar 20 persen, sementara TPP untuk Puskesmas sebesar 50 persen.
Namun kabar teranyar, proses pelantikan masih dalam perencanaan dan tahap pembahasan internal Pemkab Langkat.
“Reformasi birokrasi tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan difokuskan pada pencapaian dampak nyata untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda.
Rahim mendesak Polres dan Kejari Langkat membentuk tim satgas independen sebagai upaya pencegahan dan antisipasi dugaan jual beli jabatan. Lalu hasil dari pencegahan disampaikan ke publik.
Ondim menghimbau semua pihak tidak percaya kepada siapapun, oknum mengatasnamakan orang dekat Bupati Langkat terkait jual beli jabatan.
Pentingnya kerjasama yang erat antar instansi dan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang maksimal.
Menurut Pj Bupati Langkat, peran pemuda sangat penting untuk dikembangkan dan diberdayakan.
