Tugas 514 Bawaslu Kab/Kota Diambil Ahli Provinsi, Kornas PPI: Perintah Itu Tidak Sah, Komisioner Bawaslu RI Patut Diadili

Menurut Saparuddin, dalam kasus terjadinya kekosongan masa jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota sejak 15 Agustus 2023 hingga beberapa hari ke depan, maka ketentuan Pasal 99 huruf (e) UU Pemilu tidak bisa digunakan sebagai rujukan atau pertimbangan hukum oleh Bawaslu,