Saparuddin mengatakan, Deklarasi Desa Bersatu bentuk nyata pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dan Bawaslu RI dinilai gagal melakukan pencegahan dan menghentikan pelanggaran tersebut.
Menurut Saparuddin, dalam kasus terjadinya kekosongan masa jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota sejak 15 Agustus 2023 hingga beberapa hari ke depan, maka ketentuan Pasal 99 huruf (e) UU Pemilu tidak bisa digunakan sebagai rujukan atau pertimbangan hukum oleh Bawaslu,
"Putusan DKPP merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan tata usaha negara"
