Kewajiban THR Non-ASN termaktub pada Peraturan Bupati (Perbup) Langkat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2025.
Hal ini sangat perlu perhatian serius dari Bupati Langkat Syah Afandin. Bupati harus bertindak tegas melakukan evaluasi bagi kepala perangkat daerah yang tidak becus mengurus jajarannya.
Jika ada oknum pejabat melanggar UU Nomor 20/2023 maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku oleh atasan langsung atau pejabat yang menangani pengawasan dan penjatuhan sanksi.
Diduga keberadaan honorer diluar Database BKN 2022 ini dipaksakan, mereka di rekrute untuk menggantikan posisi tenaga honorer sebelumnya yang telah lulus seleksi PPPK.
Para guru honor ini dinilai tidak mendapatkan keadilan, meski sudah melapor dugaan suap dan kecurangan ke Polda Sumut.
