BPK menilai LKPD berdasarkan empat aspek, yaitu kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan.
Diharapkan Pemkab Langkat mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun ini.
Mulyono kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 sebagai upaya meraih opini WTP dari BPK RI.
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Untuk proses pelaksanaan perencanaan pemerintah, harus sesuai peraturan berlaku untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan ekonomis sesuai rencana kerja dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Rakernas akuntansi merupakan agenda tahunan Kemenkeu yang menjadi ajang bergengsi bagi para pengelola keuangan negara.
