Penanganan Bencana Sumatera, LBH Medan Menduga Prabowo Bersandiwara Politik
LBH Medan menduga Presiden Prabowo Subianto mengalami Demensia (penurunan fungsi otak) dan sedang melakukan sandiwara politik.
LBH Medan
KUHP dan KUHAP Baru “Ancam Demokrasi dan Penegakan Hukum”
Memicu risiko terjadinya “Bencana Keadilan dan Kepastian Hukum" yaitu kebingungan dan kekacauan hukum di lapangan bagi para aparat penegak hukum (APH) maupun masyarakat luas.
CATAHU 2025: REINKARNASI NEO-OTORITARIANISME DAN MILITERISTIK
Penguatan militerisme merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan HAM.
Dampak Bencana Sumatera! 4 Poin Desakan Akademisi Sumut ke Pemerintah Pusat
Mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau korporasi yang menyebabkan bencana sebagai kejahatan lingkungan bukan korupsi.
Lenny Damanik dan Eva Meliani Pasaribu Ajukan Permohonan Materiil UU Peradilan Militer ke MK
Judicial Review terhadap UU Peradilan Militer yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Pasaribu melalui kuasanya LBH Medan, Kontras, Imparsial dan Themis Indonesia Law Firm nantinya dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi RI, agar ke depan tidak ada lagi korban yang tidak mendapatkan keadilan.
Gedung Satreskrim Polrestabes Medan Direhab Pemkot Pakai Rp 5 Miliar, Ini Respon LBH dan FITRA
Pemkot Medan menghentikan/membatalkan proyek rehabilitasi Gedung Satreskrim Polertabes Medan;
Dugaan LBH Medan, Kebakaran Rumah Hakim Khamozaro Ancaman Penegakkan Hukum
Maka setiap bentuk ancaman, tekanan, maupun teror terhadap hakim adalah pelanggaran terhadap prinsip Fair Trial (peradilan yang jujur dan tidak memihak).
Sertu Riza Pahlivi Divonis 10 Bulan, LBH Medan: Matinya Keadilan di Peradilan Militer I/02 Medan
Putusan ini menggambarkan sulitnya mendapatkan keadilan di peradilan militer. Oleh karena itu secara tegas Lenny Damanik dan LBH Medan meminta Oditurmiliter untuk melakukan upaya hukum banding.
Ancaman Penjara 15 Tahun, Oditur Militer Hanya Tuntut Sertu Riza 1 Tahun, LBH Medan: Matinya Keadilan
LBH Medan turut desak pemerintah segera merevisi UU Peradilan Militer karena tidak memberikan keadilan pada korban, dan sudah sepatutnya secara hukum anggota TNI diduga melakukan tindak pidana terhadap sipil diadili di Peradilan Umum.
Kecam Tindakan Brutal, LBH Medan Desak Polda Sumut Bebaskan 39 Massa Aksi
Diketahui, sejumlah oknum menutupi wajahnya dan melakukan provokasi dengan melempari aparat, sehingga memicu kericuhan dan menyebabkan massa aksi terpecah.
Muat Berita Lainnya