Target Pemkab Langkat Raih Opini WTP di 2024
Diharapkan Pemkab Langkat mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun ini.
Pemkab Langkat
Kesiapan Pemkab Langkat Alokasikan Aset Pendirian Sekolah Rakyat
Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sebanyak 21 daerah telah mengusulkan pembentukan Sekolah Rakyat.
Lebih dari 2000 Orang Hadiri Halal Bihalal Bupati Langkat
Bantuan tersebut terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan satu bungkus biskuit.
Pelanggaran Perbup THR Non-ASN, Disoal Sanksi Kabag Hukum Bungkam
Kewajiban THR Non-ASN termaktub pada Peraturan Bupati (Perbup) Langkat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2025.
Lelucon Negeri Bertuah, Bayar TPP Belasan Miliar Per Bulan Tapi Tak Mampu Tambah Armada Damkar
Padahal UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Kebakaran Bahorok, Jarak Tempuh Penyebab Utama Keterlambatan Damkar
Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit.
Kebakaran Bahorok, Damkar Pemkab Langkat Langgar SPM 15 Menit Sampai Lokasi Sejak Terima Laporan
Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, dalam waktu tanggap (response time) 15 (lima belas) menit.
Menyoal Kepantasan Perda Retribusi Diskotik, Kelab Malam & Bar di Tanah Bertuah, Tokoh Agama Perlu Angkat Bicara
Tokoh pemuka agama dari berbagai agama yang ada di Langkat perlu angka bicara mengkaji kembali kemanfaatan dan mudarat retribusi diskotik dan lainnya yang hanya bernilai Rp 60 ribu per bulan.
Perda “Langkat Religius” Tetapkan Retribusi Diskotik Per Bulan Rp 60 Ribu
Kini tepatnya di tahun 2024 Pemkab Langkat telah menetapkan retribusi diskotik dan lainnya dengan nilai per bulan Rp 60 ribu.
Lewat Perda “Langkat Religius” Tetapkan Retribusi Diskotik, Kelab Malam dan Bar
Visi Bupati Langkat - Wakil Bupati Langkat Periode 2025 - 2030: Menuju Langkat yang Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.
Muat Berita Lainnya