UU Desa Disahkan, Jabatan Kades 8 Tahun Maksimal 2 Periode

Paripurna DPR sahkan revisi UU Desa, Kamis (28/3/24) di gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.(kompas.id)

AXIALNEWS.id | Masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode menjadi salah poin Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa yang disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR.

Pengesahan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/24).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Tampak hadir Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel.

Mulanya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah.

Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang.

Baca Juga  Peringati Hari Makan Ikan, Targetkan Zero Stunting di Sumut

“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti ketukan palu pengesahan.

Diketahui, revisi UU Desa ini telah disetujui tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari 2024 lalu.

Poin Penting RUU Desa Jadi UU

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan poin-poin perubahan di revisi UU tersebut. Dia mengatakan ada 26 angka perubahan dalam revisi UU itu.

“Menyampaikan hasil pembahasan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun terkait pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri dari 26 angka perubahan,” kata Supratman.

Baca Juga  Korban Pemerkosaan Aman Aborsi Menurut WHO

Anggota DPR Fraksi Gerindra itu kemudian menyampaikan setidaknya ada tujuh poin garis besar yang kini diatur dalam revisi UU itu. Dia menyebut UU Desa memutuskan ketentuan pengaturan pemberian tunjangan purnatugas kepada kepala desa (kades).

“Satu, penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau rehabilitasi. Kedua, ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa,” ujarnya.

Supratman menyebutkan syarat jumlah calon kades dalam pilkades juga kini diatur dalam Pasal 34A. Masa jabatan kades, sambung dia, kini juga diubah menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

“Ketiga, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades. Keempat, ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan,” ujar dia.

Baca Juga  HIMALA Indonesia Desak Pembuatan Ranperda Tolak LGBT

“Kelima, ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Keenam, ketentuan Pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang,” sambung Supratman.(*)
Sumber: detiknews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Contact Us