AXIALNEWS.id | Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada akhir November 2025 dinilai tidak lagi sekadar bencana hidrometeorologi biasa.

Aliran deras Sungai Batang Toru terekam membawa ribuan gelondongan kayu tanpa kulit, memunculkan dugaan kuat adanya aktivitas penebangan hutan skala besar di kawasan hulu.

Video yang viral di media sosial memperlihatkan air berwarna cokelat pekat mengalir dengan kekuatan besar sembari menyeret kayu-kayu gelondongan dari berbagai ukuran. Tumpukan kayu sempat menyangkut di beberapa titik jembatan di Kecamatan Batang Toru.

Temuan yang tak lazim ini mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, yang menyebut bahwa banjir bandang dan longsor yang melanda delapan kabupaten di Sumut sejak 25 November bukan hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga kerusakan parah pada kawasan Ekosistem Harangan Tapanuli (Batang Toru).

WALHI: Kerusakan Hidrologis Parah di DAS Batang Toru

Dalam pernyataan yang diunggah di akun Instagram @walhisumut, WALHI menyebut fungsi hidrologis di daerah tangkapan air DAS Batang Toru telah menurun drastis. Kondisi ini berkaitan dengan keberadaan sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan Harangan Tapanuli.

WALHI menyebut tujuh korporasi yang dinilai memberi tekanan besar terhadap ekosistem:

• Tambang emas PT Agincourt Resources (Martabe) – Tapanuli Selatan
• PLTA North Sumatera Hydro Energy – Tapanuli Selatan
• PT Pahae Julu Micro-Hydro Power (PLTMH) – Tapanuli Utara
• Geothermal PT SOL Geothermal Indonesia – Tapanuli Utara
• Perkebunan Kayu Rakyat PT Toba Pulp Lestari – Tapanuli Utara
• Perkebunan Sawit PT Sago Nauli – Tapanuli Tengah
• Perkebunan Sawit PTPN III Batang Toru – Tapanuli Selatan

Menurut WALHI, deforestasi dan pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan ini menjadi faktor utama hilangnya daya serap air tanah dan meningkatnya kerentanan terhadap banjir dan longsor.

“Fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan. Saat banjir tiba, terlihat banyak kayu-kayu terbawa air. Dan dari citra satelit tampak kondisi hutan yang gundul,” ujar Jaka Kelana Damanik, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut.

Dampak Meluas: Puluhan Ribu Mengungsi, Ribuan Rumah Rusak

WALHI melaporkan bahwa wilayah yang terdampak banjir dan longsor merupakan bagian dari Ekosistem Harangan Tapanuli, yaitu:

• Tapanuli Tengah
• Tapanuli Selatan
• Tapanuli Utara
• Kota Sibolga

Hingga Kamis (27/11/2025), tercatat 51 desa di 42 kecamatan mengalami dampak banjir dan longsor. Ribuan rumah rusak, lahan pertanian hancur, dan puluhan ribu warga harus mengungsi.

Ekosistem Batang Toru dikenal sebagai hutan hujan tropis terakhir di Sumatera Utara dan habitat Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), spesies primata paling langka di dunia.

Kesaksian Warga: Kayu “Bekas Tebangan” Dibawa Arus

Seorang warga Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Silalahi, mengisahkan bahwa gelondongan kayu yang terbawa arus bukanlah kayu tumbang alami.

“Kayu-kayu ini bukan bekas tumbang karena longsor. Kulitnya sudah tidak ada, warna kayunya memutih. Ini jelas pernah dijamah manusia,” kata Silalahi, dilansir Tribun Medan.

Ia menyebut kayu kemungkinan besar berasal dari kegiatan penebangan di hulu sungai wilayah Aek Bangir.

Menurutnya, kayu berkualitas biasanya diangkut memakai truk, sementara kayu tidak layak ditinggalkan begitu saja—dan kini hanyut bersama banjir bandang.

Silalahi juga menyebut adanya perusahaan baru di Sibabangun, Tapanuli Tengah, yang tengah membuka lahan di dekat area perkebunan sawit.

“PT baru ini yang menebangi pohon di hulu sungai sana. Seharusnya mereka bertanggung jawab,” ujarnya.

Desakan Pemeriksaan Izin Perusahaan

WALHI Sumut mendesak pemerintah untuk:

• memeriksa ulang seluruh izin perusahaan di kawasan Ekosistem Harangan Tapanuli,
• menghentikan aktivitas yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan,
  dan
• melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh.

“Laju deforestasi sulit dibendung karena perusahaan-perusahaan ini berlindung di balik izin pemerintah,” tegas Jaka.(*)