Ada Warga di Bahorok Belum Teraliri Listrik PLN, Ini Tanggapan DRPD Langkat

AXIALNEWS.id | Dua Kepala Dusun (Kadus) di Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengungkapkan masih ada rumah warganya belum mendapatkan aliran listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pesero.

Mereka pun memohon kepada Anggota DPRD Langkat, Sedarita Ginting dapat memberikan solusi agar listrik masuk ke rumah warganya tersebut, saat reses di Dusun 2 Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok, Jumat (9/6/2023).

Dua Kadus di satu desa itu yakni Aswanta Ketaren, Kadus Bandar Baru dan Purnama Tarigan, Kadus Juma Lada Desa Ujung Bandar.

Aswanta mengatakan hingga kini ada 15 Kepala Keluarga (KK) di dusunnya belum mendapatkan fasilitas penerangan listrik dari PT PLN. Sedangkan Purnama Tarigan mengungkapkan ada 13 KK diwilayahnya mengalami nasib yang sama, belum mendapatkan penerangan listrik.

Selanjutnya Faktor Sembiring, Kadus Bungara juga memohon agar jalan sepanjang 5 Km di dusunnya dibenahi dengan pengerasan.

Dikatakannya, jalan tersebut merupakan urat nadi trasnportasi perekonomian serta sebagai infrastruktur sarana produksi hasil bumi.

Selain itu, Yusniana warga Dusun Buluh Regen mengusulkan pembangunan jembatan bervolume 12 M X 5 M karena sangat di perlukan untuk kebutuhan mobilitas warga setempat.

Warga lain juga mengeluhkan soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diblokir sehingga tidak bisa digunakan untuk berobat.

Juga ada warga yang mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan akte perkawinan bagi warga non muslim sehingga terkendala saat mengurus akte kelahiran anak.

Menanggapi hal itu, legislator dari Partai Golkar ini mengatakan akan berupaya berkoordinasi dengan pihak PLN agar semua warga dapat merasakan penerangan listrik di rumahnya.

Sedarita Ginting pun berpesan jika sudah mendapat sinyal dari PLN, agar jalur tegangan tinggi di desa tersebut disterilkan dari pohon serta tanaman warga.

Tentang usulan jembatan dan pengerasan jalan, Sedarita mengaku menjadi agenda khusus untuk dibahas di Fraksi Golkar dan akan disampaikan ke Pemkab Langkat melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Lalu Sedarita menjelaskan terkait akte perkawinan, hal itu akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mencari solusi. Sehingga pengurusan akte perkawinan mendapat kemudahan, karena hal itu merupakan hak setiap warga negara.

Untuk persoalan KIS dan KIP yang terblokir dijawab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pontius Gad Munthe bahwa untuk pengaktifannya saat ini belum ada ketentuan.

Namun penanganan darurat masih bisa digunakan dengan berkordinasi dengan surat keterangan dari desa sebagai rujukan ke rumah sakit.

Sedangkan KIP berdasarkan data kemiskinan dari desa dapat berkordinasi dengan operator Dapodik di sekolah.(*)
Editor: Fakhrur Rozi