1.056 Usulan dari Hasil Reses DPRD Langkat di Paripurnakan

Pj Bupati Langkat, M Faisal Hasrimy hadiri Paripurna DPRD Tahun ke-1, Rapat ke-1 Masa Persidangan ke-I, Senin (17/2/25) di gedung dewan Langkat. (axialnews)
Iklan Pemilu

AXIALNEWS.id | Pj Bupati Langkat, M Faisal Hasrimy hadiri Paripurna DPRD Langkat Tahun ke-1, Rapat ke-1 Masa Persidangan ke-I, Senin (17/2/2025) di gedung dewan.

Rapat ini membahas dan menetapkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD berdasarkan hasil reses masa sidang I Tahun Anggaran 2025.

Reses berlangsung dari 30 Januari hingga 2 Februari 2025 dilakukan anggota DPRD Langkat di daerah pemilihannya masing-masing.

Dari hasil reses tersebut, terkumpul sebanyak 1.056 usulan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

Baca Juga  Minta Polres Langkat Hentikan Penyelidikan Meilisya, LBH Medan: Kriminalisasi Pembela HAM

Pj Bupati Langkat menegaskan penyusunan pokir DPRD ini didasari Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam jangka waktu satu tahun.

Baca Juga  Dewan Hakim MTQ 2023 Langkat Diminta Amanah Jalan Tugasnya

“RKPD ini mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan,” terang Faisal.

Ia turut menekankan pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat guna menghindari kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan program pemerintah daerah.

Baca Juga  Penghargaan KLA 2022, Binjai Raihan Kategori Madya

Jadi rapat ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk memastikan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

“Proses ini melibatkan negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah serta masyarakat, sehingga dapat mencapai konsensus mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dijalankan,” tutupnya.(*)
Editor: Riyan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Contact Us