KOMITMEN “EMAS” DI TENGAH BADAI EFISIENSI ANGGARAN

Catatan Akhir Tahun : Wali Kota Mahyaruddin-Fadly Jamin Visi Tetap Berjalan di Era Penghematan Pusat

AXIALNEWS.id | Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan Pemerintah Pusat, kepemimpinan Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, dan Wakil Wali Kota, Muhammad Fadly Abdina, menunjukkan komitmen tak tergoyahkan untuk mewujudkan Visi Misi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Sejak dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk periode 2025-2030, pasangan ini, yang dikenal dengan akronim MADINA, langsung tancap gas dengan kebijakan strategis.

Wali Kota Mahyaruddin menegaskan bahwa janji-janji kampanye Pilkada akan tetap berjalan, meskipun adanya penyesuaian anggaran di seluruh birokrasi.

“Ini memang kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi. Tentunya, kami di daerah harus menindaklanjuti dengan seksama. Bagaimanapun, kita adalah satu kesatuan, kita harus tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah pusat,” ucap Wali Kota Mahyaruddin.

Implementasi kebijakan ini mulai terlihat dengan keseriusan Wali Kota Tanjungbala mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 persen mulai Mei 2025 sesuai Keputusan Wali Kota Nomor 840/192/K/2025, yang diberlakukan melalui Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/10109 Tahun 2025.

Pemotongan ini berlaku untuk Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Disiplin, mengacu pada kemampuan keuangan daerah yang hanya mampu membayarkan 80% dari total TPP.

Dari pemotongan tersebut Pemerintah Kota Tanjungbalai berhasil menghemat APBD Tahun 2025 sebesar Rp 8,4 Milyar serta dari pemangkasan belanja disediakan OPD terjadi Penghematan Rp 15 Miliyar.

Selain itu ada 15 Program Prioritas telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan, meliputi peningkatan kualitas ASN dan layanan publik digital, penataan kota, kesehatan dan pendidikan merata, hingga ekonomi mandiri dan UMKM naik kelas (Ekomas). Targetnya, pelaksanaan nyata program-program ini akan dimulai pada tahun 2026.

Fokus 100 Hari Kerja: Wajah Baru Kota dengan Penertiban Humanis

Salah satu langkah konkret yang dilakukan dalam 100 hari kerja pertama adalah penataan kota. Pemimpin kota berjuluk Kota Kerang ini bertekad mengubah kesan kota yang selama ini dianggap kumuh dan semrawut.

Teks Foto: Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim (tengah) dan Wakil Wali Kota Fadly Abdina (sudut kiri) saat melakukan dialogis dengan pedagang yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berdagang.

Aksi nyata dilakukan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dibahu jalan, trotoar, hingga mendirikan bangunan permanen yang menggunakan fasilitas umum. Penertiban ini dilakukan secara persuasif dan humanis.

Wali Kota Mahyaruddin dan Wakil Wali Kota Fadly Abdina bahkan turun langsung menyambangi PKL di sejumlah ruas jalan utama, mengimbau agar bahu jalan tidak dijadikan tempat berdagang.

“Penertiban ini penting agar Tanjungbalai lebih tertata, bersih, dan rapi, dengan tujuan akhir terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, indah, dan kondusif bagi masyarakat,” jelas Mahyaruddin.

Kebijakan ini ditindaklanjuti oleh OPD terkait (Satpol PP, Disperindag, Diskoperasi UKM). Berkat pendekatan yang persuasif dan humanis, perubahan wajah kota kini terlihat lebih rapi, indah, dan elok.

Terobosan Spektakuler Atasi Banjir Langganan

Selain merubah wajah kota, terobosan spektakuler juga dilakukan dalam mengatasi masalah banjir, baik akibat curah hujan tinggi, pasang rob, maupun banjir kiriman dari kawasan Danau Toba.

Mahyaruddin-Fadly membuat gebrakan yang selama ini tidak terpikirkan atau belum mampu dilakukan oleh pemimpin sebelumnya: Pengorekan Massal Seluruh Saluran Drainase. Saluran-saluran yang dangkal akibat tumpukan pasir dan sampah dikeruk habis.

Kegiatan ini disinergikan dengan pemotongan pepohonan yang mengganggu serta Gerakan Gotong Royong Massal yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, TNI (AD dan AL), Polri, hingga elemen masyarakat.

Teks Foto: Proses pembersihan Drainase dan sungai dilakukan untuk mengoptimalkan pembuangan air hujan dan banjir rob.

Area langganan banjir kiriman, seperti Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, menjadi fokus utama. Wali Kota Mahyaruddin bahkan memimpin langsung pelaksanaan gotong royong dan memonitoring melalui Tim Penataan dan Penertiban Kota.

Berkat kerja keras tim dan inisiatif, kini air akibat curah hujan tinggi maupun pasang rob yang sempat merendam badan jalan dan rumah warga tidak lagi bertahan lama di badan jalan.

Langkah Konkret Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Kamtibmas Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Harga

Terkait pengendalian inflasi, Pemko Tanjungbalai bergerak cepat menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dengan gencar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah. Hal ini penting mengingat Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi yang cukup tinggi.

“Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah ini akan terus kita gencarkan secara berkelanjutan melibatkan Bulog, Bank Indonesia, dan Perangkat Daerah terkait. Kami optimistis, langkah ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi,” ujar Wali Kota.

Tak hanya itu, Pemko Tanjungbalai juga menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada lebih dari 16 ribu warga penerima manfaat, sebagai upaya nyata menjaga daya beli masyarakat.

Menciptakan Kota yang Kondusif

Dalam hal ketertiban umum dan Kamtibmas, Pemko Tanjungbalai bersikap tegas terhadap Tempat Hiburan Malam (THM). Wali Kota Mahyaruddin meminta seluruh pengusaha THM mematuhi aturan perizinan, jam operasional, dan tidak melakukan tindakan yang dilarang agama maupun pemerintah, seperti prostitusi, pesta miras, atau narkoba.

Teks Foto: Razia gabungan antara Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama dengan lintas sektoral di Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Kota Tanjungbalai.

“Silakan berinvestasi, namun seluruh pengusaha THM harus tetap memenuhi persyaratan perizinan dan menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan,” tegas Wali Kota.

Ia menekankan, pelanggaran dapat berujung pada pencabutan izin. Hal ini dilakukan demi menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Sinergi dengan Program Nasional: Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI

Teks Foto: Wali Kota Tanjungbalai bersama Wakil Wali Kota saat melakukan panen raya padi (foto atas) dan Wali Kota bersama ketua PKK saat melakukan penanaman bibit holtikultura (foto bawah).

Dalam mewujudkan pembangunan, Pemko Tanjungbalai secara aktif menyelaraskan program daerah dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI, mulai dari ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

1. Ketahanan Pangan: Pemko menyiapkan lahan seluas 15 Hektar di Kelurahan Sei Raja untuk ditanami holtikultura. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
2. Perumahan Rakyat: Di lokasi yang sama, Pemko berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah MBR. Selain itu, program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus digulirkan. Tahun 2025, sebanyak 50 unit RTLH disalurkan dengan anggaran Rp20 juta per unit. Wali Kota menekankan pentingnya pendataan penerima manfaat yang lebih cermat agar program tepat sasaran.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG): Pemko Tanjungbalai mendukung penuh program MBG bagi anak sekolah. Kebutuhan di Tanjungbalai mencakup 46.963 siswa dari PAUD hingga MA/MA, serta satu pesantren. Saat ini, lebih dari 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap beroperasi.

Teks Foto: Wali Kota Tanjungbalai menyerahkan bantuan bedah rumah kepada masyarakat Kota Tanjungbalai.

“Tujuan utama SPPG ini adalah untuk menjamin asupan gizi anak-anak dan ibu menyusui, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru,” tutupnya.

Tata Kelola Pemerintahan: Menuju Birokrasi Berintegritas

Di sisi internal, Wali Kota Mahyaruddin juga fokus pada penataan birokrasi yang lebih terbuka, akuntabel, dan transparan, sejalan dengan prinsip Good Government and Clean Governance.Langkah-langkah strategisnya meliputi:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Percepatan dan transparansi proses pengadaan barang/jasa melalui pemanfaatan katalog INAPROC versi 6.
2. Peningkatan Kualitas dan Disiplin ASN: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai, serta instruksi kepada BKPSDM dan Inspektorat untuk melaksanakan evaluasi kinerja menyeluruh.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention – MCSP) Tahun 2025 bersama KPK RI, Wali Kota menargetkan peningkatan signifikan.

Ia berharap capaian MCSP Kota Tanjungbalai dapat meraih indeks 95 (dari sebelumnya 91) dan indeks IPKD meningkat dari 70 menjadi 78 untuk tahun 2025.

Dengan mengusung Visi Misi Tanjungbalai EMAS, Wali Kota dan Wakil Wali Kota berkomitmen menuntaskan program yang tertuang dalam RPJMD 2025-2030, sembari mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan OPD yang kreatif, inovatif, serta berdedikasi tinggi sebagai team work yang solid.(*)

• EDITOR: Syafrizal Manurung