Pemko Binjai Ikuti Rakor BNPB, Mendagri Dorong Pengunaan BTT Tanggulangi Bencana

Wali Kota Binjai, Amir Hamzah bersama jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Pasca Bencana di Wilayah Sumatera dari BCC Kantor Walikota Binjai, Selasa (6/1/26). Rakor diselenggarakan BNPB secara daring. (axialnews)
Iklan Pemilu

AXIALNEWS.id | Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Pasca Bencana di Wilayah Sumatera diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara daring.

Wali Kota Binjai, Amir Hamzah hadir langsung bersama jajaran dari Binjai Command Center (BCC) Kantor Walikota Binjai, Selasa (6/1/2026).

Rapat koordinasi ini diikuti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, BPBD Provinsi se-Sumatera dari Aceh hingga Lampung, serta perangkat daerah teknis seperti Dinas PUPR dan Bappeda.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pendataan kerusakan pasca bencana yang akurat dan tidak bersifat estimatif.

Baca Juga  Rakernas APEKSI Kota Padang 2022 Bergulir, Berikut Rangkaian Kegiatannya

Ia menekankan agar pendataan dilakukan berbasis By Name By Address (BNBA) guna memastikan bantuan stimulan perbaikan rumah dan infrastruktur tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih bantuan.

Mendagri meminta pemerintah daerah menyederhanakan prosedur administrasi pelaporan bencana serta memastikan sinergi antarlembaga, khususnya antara BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial, dalam satu sistem data terpadu.

Baca Juga  Pemkab Dukungan Operasi Zebra Toba Polres Langkat

Selain itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD guna penanganan awal bencana sebelum bantuan pusat melalui BNPB disalurkan.

“Saya minta para kepala daerah turun langsung memastikan validasi data. Pendataan yang akurat adalah langkah pertama dari pemulihan yang sukses. Jika datanya tidak valid, maka proses pemulihan akan terhambat,” tegas Tito Karnavian.

Baca Juga  Target Inklusi Keuangan Sebesar 90%, Masyarakat Diharapkan Paham Produk Keuangan

Hasil rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti dengan pengiriman tim verifikasi lapangan ke sejumlah titik di wilayah Sumatera untuk mencocokkan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

Dengan koordinasi solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemulihan infrastruktur vital dan hunian masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera dapat berjalan optimal dan tepat waktu.(*)
Reporter: M Alzi
Editor: M Afandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Contact Us