AXIALNEWS.id | Dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menggandeng kalangan akademisi.
Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui diskusi konsolidasi demokrasi yang menghadirkan Dosen Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd, M.Kesos, pada Rabu (4/2/2026).
Dr. Agus Purwanto dalam diskusi tersebut menegaskan bahwa pemilu merupakan agenda politik strategis yang menjadi sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.
Ia menyampaikan bahwa kualitas pemilu tidak hanya diukur dari teknis penyelenggaraan, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat sebagai indikator kesehatan demokrasi.
“Partisipasi masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan pemilu. Semakin tinggi keterlibatan publik, semakin kuat legitimasi demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Dr. Agus, komunikasi politik yang efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di setiap tahapan.
Sosialisasi agenda pemilu harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, serta disertai dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
Di tengah upaya membangun demokrasi yang berkualitas, ia juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang.
Praktik pemberian materi agar pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dinilai sebagai bentuk penyimpangan serius.
“Politik uang bukan sekadar pelanggaran, tetapi kejahatan demokrasi yang dampaknya sangat merugikan masa depan bangsa. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama,” tegas Agus.
Ia menambahkan bahwa pencegahan praktik tersebut harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat. Publik perlu diedukasi agar memahami bahwa politik uang bukan hal yang wajar, melainkan tindakan yang merusak nilai-nilai demokrasi dan integritas pemilu.
Sementara itu, Bawaslu Kota Binjai berharap kolaborasi antara penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas dapat semakin diperkuat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengawal pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kesadaran politik publik agar tidak terpengaruh oleh praktik yang mencederai demokrasi.
Editor: M. Nuh