Uang Rakyat Rp 200 Juta untuk Bangun Kolam Ikan Kantor Dewan, Bisakah Sejahterakan Warga?
Anggaran dari uang rakyat sebesar Rp 200 juta hanya untuk membangun taman ikan sebagai hiasan bukan untuk fasilitas pelayanan masyarakat.
Anggaran dari uang rakyat sebesar Rp 200 juta hanya untuk membangun taman ikan sebagai hiasan bukan untuk fasilitas pelayanan masyarakat.
Usulan ini, sebut Bung RA, mengingat penanganan belum maksimal seperti penyaluran logistik belum merata dan cukup, serta menjangkau semua korban.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008: Pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Apabila Menteri Kehutanan tidak berani mengumumkan data tersebut secara terbuka ke publik, maka kinerjanya patut dipertanyakan. Berimbas pada dugaan kementerian justru melindungi para mafia kehutanan yang seharusnya diberantas.
Fraksi-fraksi menegaskan pentingnya efisiensi anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat, dengan menekan belanja yang tidak produktif dan mengalihkan alokasi anggaran ke sektor-sektor prioritas, terutama dalam rangka penguatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak.
Dari aspek etika politik, tindakan DPRD Langkat dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pelayanan publik. Wakil rakyat dituntut untuk mengutamakan solidaritas, empati, dan kehadiran langsung di tengah konstituen saat terjadi situasi luar biasa.
Menurut warga, larangan tersebut mulai diberlakukan dalam satu bulan terakhir atas instruksi langsung Manajer PT Bahruny.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Sribana menyebut, jika diperlukan DPRD Langkat akan membawa aspirasi tersebut hingga ke tingkat kementerian.
Bung RA mengatakan giat olahraga ini selain memeriahkan HUT ke-14 NasDem juga bentuk dukungan bagi kemajuan olahraga Langkat termasuk menghindari generasi muda menjauhi narkoba.