Dirty Vote: Upaya Devide et Impera atau Mengedukasi Bangsa

14 Februari 2024 1:25 pm . 4 min read

AXIALNEWS.id | Dua hari yang lalu, di saat hari tenang menjelang pemilu, jagat maya diramaikan oleh sebuah film dokumenter yang berjudul “Dirty Vote”.

Film ini mengisahkan soal kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis, pada pemilihan umum 2024.

Film ini dirilis oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), disutradai oleh Dandhy Dwi Laksono, dan berdurasi kurang lebih 2 jam.

Ini bukan kali pertama Bung Dandhy meluncurkan sebuah film kontroversial. Lima tahun yang lalu, ia pernah merilis film yang berjudul “Sexy Killers” yang juga bertepatan dengan menjelang Pemilihan Umum 2019.

Hal-hal seperti ini lumrah terutama bagi sistem demokrasi. Pro-Kontra itu biasa. Argumen dibalas dengan argumen, karya dibalas dengan karya bukan persekusi.

Setelah menonton film tersebut, jujur saya mual-mual karena dijejali lautan fakta. Film dokumenter ini tak ubahnya potongan-potongan berita yang kemudian dirangkum lalu dijelaskan melalui sudut pandang hukum tata negara.

Film tersebut dibawakan oleh tiga ahli hukum tata negara: Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Jujur, selain mual-mual dijejali lautan fakta, kini saya bertanya-tanya, apakah film Dirty Vote merupakan upaya Devide et Impera atau justru mengedukasi bangsa?

Pertama kali saya mendengar istilah ini ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu guru sejarah saya menjelaskan bagaimana upaya Belanda untuk menaklukan Aceh. Segala upaya sudah dilakukan, namun yang berhasil adalah siasah Devide et Impera yang jika diartikan artinya memecah belah/mengadu domba.

Devide et Impera merupakan istilah latin yang dipopulerkan oleh Kaisar Romawi, Julius Cesar. Devide et Impera adalah sebuah upaya untuk mengadu domba/memecah belah, terlihat netral karena berada di dua pihak, padahal di saat salah satu pihak melemah, mereka justru akan menikamnya.

Hal ini tentunya berguna dalam konteks kekuasaan. Bersikap seolah-olah netral padahal di saat yang sama menciptakan musuh bersama.

Setiap dari kita, terkadang, tidak sanggup menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu bersifat subjektif, tetapi ini hanyalah masalah sudut pandang.

Dengan rilisnya film ini, publik terpolarisasi menjadi dua. Ada yang sepakat, ada yang menyangkal dan menganggap ini hanyalah fitnah atau upaya pelemahan salah satu pasangan.

Ada beberapa poin utama yang saya catat selama menonton film dokumenter tersebut:

Tumpah tindih kepentingan dan mal administrasi saat penunjukan Penjabat (Pj) Daerah, seperti: di Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Aceh).
Mobilisasi birokrasi yang dilakukan oleh Walikota Medan, Bobby Nasution.
Potensi kecurangan pejabat karena tidak bersifat netral.
Konsolidasi dukungan dengan Kepala Desa dan mengapa itu penting.
Penggembosan Bawaslu.
Mahkamah Konstitusi sebagai pemulus langkah Gibran.
Lingkar oligarki Presiden Jokowi.

Saya tidak akan menjabarkan masing-masing poin karena hal tersebut akan memakan banyak waktu dan terlalu panjang.

Justru akan jauh lebih berkesan jika kalian sendiri menonton dan menyimpulkannya.
Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya setiap dari kita pastinya memiliki kecenderungan kepada salah satu paslon.

Namun kecenderungan tersebut jangan sampai melahirkan fanatisme buta apalagi sampai mendukung paslon secara ugal-ugalan.

Ingat, manusia itu tempatnya salah. Paslon yang kita dukung hari ini adalah manusia. Mereka cenderung berbuat salah di masa mendatang bahkan bisa jadi mengecewakan mu kemudian.

Kesempurnaan dan kebenaran telah lama lenyap sejak Nabi Muhammad SAW wafat.
Saya punya kecenderungan, Kamu punya kecenderungan, Mereka punya kecenderungan, dan masing-masing dari Kita memiliki kecenderungan.

Namun bukan berarti apa yang saya sukai, apa yang saya pilih itu lebih benar sehingga berhak untuk menyalahkan pilihan orang yang berbeda apalagi sampai mempersekusi mereka di dunia maya.

Ini boleh kalian lakukan jika kalian adalah buzzer salah satu paslon, namun hanya buang-buang tenaga jika kalian bukan.

Sejatinya aku tidak terlalu peduli siapa yang akan menjadi Presiden nanti. Namun akhirnya aku sadar, ketidakpedulian perihal politik adalah kebodohan dan kesengsaraan.

Sebab Bertolt Brecht mengucapkan, “Yang paling parah buta hurufnya adalah yang buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak ikut serta dalam peristiwa politik.

Dia tidak tahu biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, harga sewa, harga sepatu dan obat-obatan, semua tergantung pada keputusan politik.

Orang yang buta politik itu sangat bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dada mengatakan bahwa ia benci politik.

Orang dungu tidak mengetahui bahwa, dari ketidaktahuan politiknya, lahirlah seorang pelacur, anak terlantar, dan pencuri yang paling buruk, politisi yang buruk, korup dan gagal dalam perusahaan nasional dan multinasional.

“Film ini menjadi tagihan dan monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar dalam melahirkan orang yang bernama Jokowi”, ucap Zailan Arifini (narasumber dalam film Dirty Vote).

Film ini hadir bukan untuk memecah belah namun mengajak kita untuk kembali berpikir dan merenung tentang pilihan kita. Kita tidak memilih yang terbaik, kita hanya mencegah orang buruk untuk berkuasa.(*)