‎Ditengah Bencana! Kunker DPRD Langkat Menentang Prinsip Dasar Pelayanan Publik

AXIALNEWS.id | ‎Di tengah situasi darurat banjir Langkat yang belum usai, 46 dari 50 orang anggota lembaga mengatasnamakan wakil rakyat melakukan kunjungan kerja ke luar daerah pada 4 Desember 2025.

Kunker ini mendatangkan reaksi penolakan keras dari berbagai pihak, salah satunya GEMA PUJAKESUMA Langkat.

Ketua Umum GEMA PUJAKESUMA Langkat, M Nuh menilai kunker 46 wakil rakyat ini bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan kolektif dan minimnya empati terhadap rakyat.
‎
‎“Saat rakyat menangis, kehilangan rumah, dan berjuang bertahan hidup, wakil rakyat seharusnya berada di garis depan membantu, bukan meninggalkan daerah dengan alasan kunjungan kerja. Ini bukan soal prosedur, ini soal hati,” kata Nuh, Kamis (4/12/2025).
‎
‎Menurut M Nuh, harusnya DPRD Langkat sebagai lembaga representatif memiliki mandat konstitusional untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan kebutuhan warga, terutama pada saat terjadi bencana besar.

Keputusan menjalankan agenda birokrasi rutin pada situasi krisis dinilainya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
‎
‎”Keberadaan DPRD Langkat sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penetapan anggaran darurat, pengawasan distribusi bantuan, hingga evaluasi regulasi penanggulangan bencana. Ketidakhadiran legislatif pada masa kritis berpotensi menghambat koordinasi dan merugikan masyarakat terdampak,” ujarnya.
‎
‎Sementara dari aspek etika politik, tindakan DPRD Langkat dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pelayanan publik. Wakil rakyat dituntut untuk mengutamakan solidaritas, empati, dan kehadiran langsung di tengah konstituen saat terjadi situasi luar biasa.
‎
GEMA PUJAKESUMA mendorong DPRD Langkat melakukan evaluasi mendalam, tidak hanya terhadap keputusan kunjungan kerja, tetapi juga terhadap peran dan fungsi representatif mereka selama fase tanggap darurat.
‎
‎”Legitimasi politik tidak dibangun dari meja rapat, tetapi dari keberpihakan pada rakyat saat mereka paling membutuhkan,” tegas Nuh.
‎
‎Menurutnya, momentum ini harus menjadi refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan politik di Langkat. Bencana berskala besar menuntut respons cepat, koordinasi efektif, dan komitmen moral tanpa kompromi.
‎
‎Di samping itu, fakta bahwa penanganan banjir di Langkat turut diwarnai disrupsi sosial, misalnya penjarahan terhadap truk bantuan di Tanjung Pura yang menunjukkan adanya tekanan sosial yang meningkat.
‎
‎”Tekanan tersebut seharusnya mendorong aktor politik untuk meningkatkan kehadiran mereka sebagai stabilisator dan mediator sosial. Ketidakhadiran wakil rakyat dalam kondisi seperti ini berpotensi memperlemah modal sosial masyarakat dan memperuncing ketidakpuasan publik,” ujarnya.
‎
Ia menegaskan, kritik ini bukan sekadar pernyataan retoris, tetapi merupakan artikulasi dari kebutuhan masyarakat terhadap sensitivitas dan kehadiran aktor politik dalam masa krisis.
‎
‎”Kasus ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola publik tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi dari bagaimana pemimpin dan wakil rakyat merespons secara moral, empatik, dan adaptif terhadap kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

Ditemukan 2.000 pengungsi korban bencana banjir tidur diatas rel kereta api belum tersentuh bantuan pemerintah, Kamis (4/11/25) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (IG @irwadiferry)

Bencana banjir besar melanda Langkat pada akhir 2025 ini menciptakan krisis multidimensional. Data per 4 Desember 2025 ada 16 kecamatan terdampak, 289.432 jiwa atau 72.358 kepala keluarga (KK) terdampak, pengungsi 20.270 jiwa, 11 orang meninggal dunia akibat banjir di Langkat.
‎
‎Dari 289.432 jiwa terdampak di antaranya:
‎- Jumlah Ibu Hamil : 214 orang

• ‎Jumlah Bayi : 83 orang
• Jumlah Balita : 465 orang
• ‎Jumlah Lansia : 497 orang

Kerusakan infrastruktur termasuk jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta rumah penduduk mengindikasikan terjadinya disrupsi struktural yang besar terhadap kehidupan masyarakat.

Di sejumlah titik, arus banjir bahkan memutus akses distribusi logistik hingga pemerintah pusat harus turun memastikan jalur alternatif.(*)
Editor: Riyan