AXIALNEWS.id | Guna memenangkan perang propaganda membela perang di Gaza, Israel dilaporkan membayar buzzer dari Amerika Serikat (AS).
Laporan Israel membayar buzzer tersebut diungkapkan oleh Responsible Statecraft, Rabu (1/10/2025). Mereka juga mengatakan bahwa Israel menggelontorkan ratusan ribu dolar AS ke para Buzzer.
Responsible Statecraft merupakan lembaga pemikir Amerika yang fokus pada kebijakan luar negeri AS.
Dikutip dari Middle East Eye, Responsible Statecraft melaporkan catatan dari Udang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA) yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS menunjukkan Pemerintah Israel telah mengalokasikan 900 ribu dolar AS, atau setara Rp14,9 miliar untuk membayar para influencer dari pertengahan Juni hingga pertengahan November 2025.
Kementerian Luar Negeri Israel membayar sebuah perusahaan bernama Bridges Partner LCC untuk mengelola para buzzer tersebut.
Israel telah mentransfer uang tersebut ke Bridge Partner LLC melalui Havas Media Group di Jerman, yang kemudian mentransfernya ke Bridge Partners LLC.
Bridge Partners LLC yang berbasis di Washington DC, menyatakan dalam formulir pengungkapannya, pekerjaan mereka bertujuan membantu mempromosikan pertukaran budaya antara AS dan Israel.
Formulir tersebut juga mengungkapkan perusahaan tersebut dibayar untuk merekrut 14 sampai 18 buzzer untuk mengunggah antara 25 hingga 30 unggahan pro-Israel per bulan.
Mereka mengunggahnya ke berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X, Youtube dan Threads.
Setiap unggahannya berpotensi menghasilkan sekitar 6.000 dolar AS (Rp 99 juta) hingga 7.000 dolar AS (Rp 115 juta).
Responsible Statecraft mengungkapkan proyek ini dikenal sebagai “Proyek Esther”, namun tak berhubungan dengan Proyek Esther milik Heritage Foundation.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah bertemu dengan sekelompok influencer di New York saat mengunjungi AS untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.
Ia memberitahu mereka bahwa cara mengatasi menurunnya dukungan terhadap Israel adalah dengan menggunakan influencer di media sosial.
Pemerintah Israel telah menghadapi pengawasan di dalam negeri karena gagal memenangkan perang informasi.
Pada Agustus lalu, eks PM Israel Naftali Bennett mengecam pemerintah Israel saat ini di media sosial dengan menuduh mengubah negara Zionis itu menjadi “negara kusta”.
Bennett merekomendasikan agar Israel membangun kembali markas propaganda yang cepat dan tersinkronisasi, yang berfungsi cepat, kuat, dan akurat.(*)
Sumber kompastv