AXIALNEWS.id | Gelombang desakan publik membersihkan praktek korupsi dari dunia pendidikan Langkat semakin keras terdengar.

Kali ini, suara lantang datang dari Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (GM FKPPI) Langkat.

Ketua GM FKPPI Langkat, Josua Sitanggang SH menilai kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard dan moubiliair sebesar Rp 100 miliar TA 2024, pintu masuk membongkar tuntas mafia proyek di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat.

“Ini bukan angka kecil. Puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan diduga justru dijadikan bancakan. Kami tidak ingin generasi muda Langkat dikorbankan hanya karena kerakusan segelintir pejabat,” tegas Josua.

“Kami siap terlibat dibarisan terdepan melawan para koruptor,” cetusnya.

Fee Proyek dan Jaringan Korupsi

GM FKPPI turut menyoroti munculnya dugaan adanya setoran fee dari proyek TA 2025 yang ditarik dari kontraktor oleh oknum PPK di Disdik Langkat, Supriadi.

Dugaan ini bukan sekadar isu liar, melainkan telah menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang sebelumnya telah menggelar aksi menuntut pengusutan tuntas.

“Jika benar ada fee proyek, maka jelas ini kejahatan terorganisir. Pertanyaannya, apakah uang itu berhenti di meja Supriadi saja?” cetus Josua.

“Atau justru mengalir lebih jauh ke pejabat yang lebih tinggi? Ini yang harus diungkap oleh aparat penegak hukum,” tegas Josua.

Periksa Syah Afandin

Ketua GM FKPPI menegaskan nama Syah Afandin selaku Bupati Langkat tidak boleh dikesampingkan. Masyarakat patut mengetahui apakah benar ada keterlibatan atau pembiaran dari pucuk pimpinan daerah terkait dugaan fee proyek dimaksud.

“Kami mendesak Kejaksaan, Kepolisian, bahkan KPK bila perlu, untuk segera memanggil dan memeriksa Syah Afandin,” tegasnya.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih. Kalau memang tidak terlibat, buktikan di hadapan hukum. Jangan hanya rakyat kecil yang diproses, sementara pejabat elit dibiarkan kebal hukum,” tegasnya lagi.

“Indikasi Sistemik di Dinas Pendidikan

Menurut GM FKPPI, kasus smartboard hanyalah pucuk gunung es yang terlihat dipermukaan. Disdik Langkat disebut-sebut menjadi ladang empuk bagi praktik korupsi dengan modus mark up, proyek siluman, hingga pengaturan lelang.

“Sudah saatnya APH membongkar akar permasalahan ini. Jangan berhenti di level teknis. Bongkar jaringan mafia di Disdik, siapa pun yang ikut menikmati uang rakyat harus diseret ke meja hijau,” tambah Josua.

Kejari Diminta Bergerak Cepat

Sebelumnya, Kejari Langkat telah melakukan penggeledahan di kantor Disdik dan menyita sejumlah dokumen penting. Namun, GM FKPPI menilai langkah itu belum cukup dan berpotensi mandek bila tidak ada keberanian politik hukum dari aparat.

“Kejari jangan berhenti pada penggeledahan dan pemeriksaan PPK. Kami akan terus mengawal kasus ini. Bila perlu, kami akan melaporkannya ke Kejati – Kejagung bhingga KPK,” sebutnya.

“Ini peringatan keras, jangan coba-coba main-main dengan kasus sebesar ini,” ucap Josua.

Ancaman Aksi

GM FKPPI juga memberi sinyal akan menggalang kekuatan bersama elemen mahasiswa dan masyarakat jika aparat penegak hukum terkesan lamban atau tebang pilih untuk membongkar jaringan mafia proyek di tubuh Disdik Langkat.

“Kami siap turun ke jalan, menyuarakan perlawanan. Semangat kami ini menyahuti semangat Presiden Prabowo perangi koruptor,” tandas Josua.

“Jangan sampai pendidikan di Langkat dipasung oleh praktik korupsi. Kalau APH diam, berarti mereka bersekongkol. Dan itu akan kami lawan dengan segala cara,” sebut Josua memperingati.(*)
Editor: Riyan