Guntur Romli Disindir Tokoh Muda Sumut Dewata Sakti: Jokowi Punya Hak Politik

AXIALNEWS.id | Tokoh Muda Sumatera Utara, Dewata Sakti menegaskan Joko Widodo sebagai mantan Presiden memiliki hak politik penuh sebagai warga negara.

Ia menilai tidak tepat jika pernyataan mantan Presiden diseret ke ruang publik dengan pendekatan sentimental maupun sentimen golongan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dewata Sakti sebagai respons atas komentar Guntur Romli yang menilai sikap mantan Presiden Jokowi tidak konsisten antara pernyataannya akan “membela mati-matian” dan rencananya kembali ke Solo untuk menjalani kehidupan sebagai warga biasa setelah purna tugas.

Menurut Dewata Sakti, pernyataan Presiden Jokowi harus ditempatkan secara proporsional sebagai sikap politik sekaligus pilihan hidup pribadi yang sah dan dijamin dalam sistem demokrasi.

“Pak Jokowi punya hak politik dan hak menentukan sikap hidupnya sendiri. Ketika beliau memilih kembali ke Solo sebagai warga biasa, itu bukan inkonsistensi, melainkan pilihan personal yang wajib dihormati,” tegas Dewata Sakti, Senin (2/2/2026).

Ia menilai, penggunaan sentimen golongan maupun pendekatan emosional dalam mengomentari pilihan hidup mantan Presiden justru mencederai etika berpolitik dan tidak memberikan nilai tambah bagi pendidikan politik masyarakat.

“Ruang publik demokrasi seharusnya diisi dengan adu gagasan dan argumentasi yang sehat, bukan sentimen golongan atau tafsir personal yang berlebihan. Kritik sah, tetapi harus berangkat dari substansi,” ujarnya.

Dewata Sakti mengingatkan perbedaan pandangan politik merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disikapi dengan kedewasaan dan sikap saling menghormati hak politik masing-masing pihak.

“Setiap orang punya sikap politik dan berhak menentukan arahnya. Demokrasi yang sehat lahir dari sikap saling menghormati, bukan saling menegasikan,” pungkasnya.

Terkait penetapan Jokowi sebagai figur partai atau tokoh sentral merupakan pilihan yang tepat. Apalagi hal demikian bukan hal baru.

“Menetapkan mantan Presiden sebagai tokoh sentral dalam sebuah partai bukan hal baru, ada juga partai lain yang lebih dulu menetapkan mantan Presiden sebagai tokoh sentral atau bapak Ideologisnya, bahkan terus menjual sosok tersebut demi kepentingan partai. Sehingga langkah PSI ini merupakan pilihan yang tepat dan tidak melanggar etika politik apapun,” tutup Dewata. (*)
Editor: Riyan