IMM Sumut Dorong Kebijakan Perlindungan Perempuan di Tengah Situasi Bencana

AXIALNEWS.id | Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (DPD IMM Sumut) mendorong kebijakan perlindungan perempuan terutama di tengah meningkatnya risiko dan kerentanan pada situasi bencana.

Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan unsur legislatif, akademisi dan lembaga kebencanaan di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut, Rabu (10/12/2025).

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Meryl Rouli Saragih mengatakan pentingnya regulasi yang berpihak kepada korban perempuan. Ia menegaskan bahwa situasi bencana menuntut adanya standar perlindungan yang jelas dan operasional.

“Saya merekomendasikan dan mendukung perencanaan SOP penanggulangan bencana bagi korban perempuan, sehingga perempuan tidak rentan dalam pelecehan ataupun kekerasan seksual,” ujarnya.

Dirinya juga mendorong IMM Sumut untuk mengambil posisi strategis dalam advokasi kebencanaan.

“Saya mengajak agar teman-teman DPD IMM Sumut menyerukan agar status bencana saat ini naik menjadi Bencana Nasional, agar penanganan bencana saat ini agar lebih cepat diselesaikan,” imbuhnya.

Dari aspek hukum, Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMSU, Atika Rahmi menjelaskan aturan perundang-undangan harus menjadi landasan tegas dalam setiap prosedur penanganan korban.

“Dalam konteks kebencanaan harus ada kepastian hukum dalam pengimplementasian UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual),” jelasnya.

Atikah juga menyebut perlindungan perempuan tidak boleh bersifat situasional, tetapi harus dijamin melalui regulasi yang terukur dan dapat di pertanggungjawabkan.

Sementara, Perwakilan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sumut, Irsan Armadi mendorong pentingnya gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.

“Muhammadiyah melalui MDMC Sumatera Utara selalu mendorong untuk kita senantiasa bergotong-royong dalam membantu korban bencana saat ini, bahkan pasca bencana kita terus bergerak,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan bencana harus mengedepankan solidaritas dan kolaborasi lintas organisasi.

Ketua Panitia, Tamara Rizki, menyampaikan, FGD ini merupakan langkah awal bagi DPD IMM Sumut untuk membangun konsolidasi gagasan dan gerakan konkret.

“FGD ini bukan sekadar diskusi tetapi titik awal bagi IMM Sumut untuk membangun gagasan dan aksi nyata dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dalam situasi bencana,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, DPD IMM Sumut menegaskan posisinya sebagai gerakan mahasiswa yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif.

Lalu, berencana menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan jaringan organisasi perempuan sebagai upaya memperkuat manajemen bencana yang responsif gender di Sumut.(*)
Reporter: M Alzi
Editor: Eddy