AXIALNEWS.id | Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Langkat selesai dibangun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), jumlahnya 50 unit di kawasan kumuh dengan luas 10-15 hektare.
Program RTLH tersebut ditinjau Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) beberapa waktu lalu.
Politisi muda Partai NasDem ini menerangkan, program tersebut bersumber dari APBD Sumut tahun anggaran 2024, diimplementasikan melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Sumut.
“Kita memantau realisasi berbagai program di Kabupaten Langkat yang bersumber dari anggaran Pemprov Sumut. Salah satunya realisasi bantuan pembangunan 50 unit RTLH melaui Dinas Perkim Sumut,” kata politisi biasa disapa RA ini, Sabtu (12/7/2025).
RA didampingi pihak Dinas Perkim, camat setempat dan Staf DPRD Sumut. Ia meninjau langsung hasil pembangunan rumah-rumah warga Langkat yang telah dibangun.
“Rumah warga yang sebelumnya kumuh, kini sudah menjadi layak huni. Warga setempat juga sangat menyambut baik hal ini dan berterimakasih atas bantuan yang diberikan dari Pemprov Sumut,” tutur RA.

Dirinya berkomitmen terus berupaya membawa ‘kue’ (kucuran dana) dari provinsi untuk warga Langkat. Sehingga, dana yang telah dianggarkan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Program lain yang menjadi prioritas politisi muda ini adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Mengingat, masih banyak wilayah Langkat belum memiliki jalan-jalan produksi memadai.
“Harapan kita, akses jalan-jalan dan jembatan bisa lebih maksimal dibangun. Sehingga hal ini dapat berimbas kepada peningkatan roda perokonomian masyarakat Langkat,” ujarnya.
Diinformasikan, Kabupaten Langkat menjadi sasaran bantuan RTLH dalam Program Gerakan Bedah Rumah Serentak se Sumatera Utara.
Program ini dilaksanakan di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat Tahun 2024, Jumat (5/7/2024) yang lalu.
RTLH sendiri upaya nyata Pemprovsu untuk senantiasa meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Sumut melalui Dinas Perkim Sumut.(*)