TNI-Polri Pastikan Program Prioritas & Major Project Berjalan Lancar di Papua
TNI-Polri dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, melakukan dua pendekatan. Yakni Soft Approach (pendekatan lunak) dan Hard Approach (pendekatan keras).
Berita Nasional
Sinergitas Makin Kokoh, Kapolri & Panglima TNI Resmikan Mapolda Papua Baru
Di tahun 2023, Sigit mengatakan pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan major project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan diperlukannya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.
Isu Reshuffle Kementerian Beraroma Politik, Sony Bharata Angkat Bicara
Jadi bukan soal memanasnya hubungan antara partai koalisi pemerintah seperti PDI Perjuangan dan NASDEM, tetapi memang lebih ke kinerja menteri pertanian itu sendiri.
Pemkab Langkat Terima Rp93,8 Miliar dari PBB & BPHTB Pertamina
Rp93,8 miliar adalah PBB serta BPHTB untuk obyek pajak PT Pertamina Puraka II Pangkalan Brandan di Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.
Survei Indopol: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Meningkat capai 69.35%
Ketiga, optimisme publik terhadap Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi akhir-akhir ini (dalam survei Indopol berada di angka 68,7%). Terutama kasus yang melibatkan petinggi Polri sendiri.
Sumut Jadi Provinsi dengan Kasus Kejahatan Tertinggi di Indonesia sepanjang 2021
Dirincikan BPS berdasarkan provinsi, Sumatera Utara menjadi yang paling tinggi dengan 36.534 kasus kejahatan. Disusul DKI Jakarta 29.103 kasus kejahatan. Ditempat ke-3 ada Provinsi Jawa Timur dengan 19.257 kasus kejahatan.
Enam Kab/Kota di Sumut Jadi Penyelenggara PON 2024, Langkat Tidak Termasuk
Zainudin Amali memastikan sejauh ini tidak terdapat kendala yang berarti pada persiapan PON 2024. Menurutnya, persiapan yang dilakukan Pemprov Sumut dan Aceh sangat baik.
Sumatera Utara Terbanyak Kasus Pemerkosaan di Indonesia
BPS menyebutkan, data tersebut hanya bersumber dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, dan belum termasuk data dari Komnas HAM, Komnas PPA, ataupun lembaga lainnya.
Dewan Pertimbangan SMSI Usulkan Kades Diikutsertakan Pendidikan Lemhannas
Saat ini rasa kebangsaan sudah mengalami degradasi seiring dengan menguatnya dampak negatif globalisasi di tengah masyarakat Indonesia. "Menguatkan wawasan kebangsaan ini bagian dari upaya untuk meningkatkan SDM termasuk kepemimpinan para Kades.
Catatan Pinggir pada Raker SMSI oleh Yono Hartono, Bahas UU Desa
Keberadaan Undang-undang Desa, membawa dampak positif dan negatif, terhadap pengelolaan pemerintahan desa.
Muat Berita Lainnya