16 Mal Pelayanan Publik Diresmikan Menteri PANRB, Salah Satunya MPP Kota Medan
60 daerah juga menyatakan komitmen untuk memperkuat transformasi digital melalui MPP Digital.
Berita Nasional
Diduga Terima Gratifikasi, IPW Laporkan Ganjar Pranowo ke KPK
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Angka tersebut senilai dengan 5,5 persen cashback yang diberikan perusahaan asuransi.
HPN 2024, Ini Pesan Jokowi untuk Kebebasan Pers di Era Digital
Pemerintah akan melakukan upaya-upaya melindungi industri pers, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Publisher Rights.
Rekrutmen 690 Ribu PNS dan 1,6 Juta PPPK Segera Dibuka Pemerintah
Pada tahun ini, pemerintah juga akan menyelesaikan penataan non ASN berdasarkan database BKN sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK.
Ini Daftar 45 Pati Polri Naik Pangkat, Satu Polwan Jadi Jenderal
Brigjen Nurul Azizah (Polwan) sebelumnya menjabat Kabag Penum Divisi Humas Polri kini dipromosikan menjadi Dirprog Sarjana STIK Lemdiklat Polri.
Polri Bongkar Situs Judi Bola, Januari – November Putaran Uang Rp 481 Miliar
Berdasarkan penyidikan, situs judi itu menyelenggarakan pasar taruhan liga sepakbola nasional dan internasional.
Polri dan ATSI Gelar Deklarasi Pemilu Damai, Berikut Isi 5 Poinnya
Penyedia jasa telekomunikasi berada di posisi netral dalam Pemilu 2024. Hal itu bahkan tertuang dalam aturan dari Kemenkominfo.
1.000 Warga Maluku Terima Bantuan Kesehatan & Sosial dari TNI/Polri
Bakti kesehatan diberikan secara gratis pelayanan poli umum, THT, gigi dan mulut, serta mata. Ada juga pelayanan pemberian vitamin kepada anak,…
Srena Polri dan Kompolnas Rumuskan Arah Kebijakan 2024
Salah satu tema yang dibahas dan masuk dalam rekomendasi adalah mengenai model penanganan pengaduan masyarakat yang ditulis oleh Prof Dr Albertus Wahyurudhanto.
Hadiri Deklarasi Desa Bersatu, Kornas PPI Laporkan Gibran Cs ke Bawaslu RI
Saparuddin mengatakan, Deklarasi Desa Bersatu bentuk nyata pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dan Bawaslu RI dinilai gagal melakukan pencegahan dan menghentikan pelanggaran tersebut.
Muat Berita Lainnya