"Rencana besar ke depan adalah memperbanyak SPPG di desa, sehingga kebutuhan pangan tidak perlu dibeli dari luar, melainkan dipenuhi secara mandiri oleh desa tersebut,” tuturnya.
BGN berharap penerapan Perpres ini akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dalam hal pengawasan bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
AXIALNEWS.id | Pakar Hukum dan Kebijakan Publik, Ricki Ramadhan, S.H., menepis keras tudingan “premanisme kebijakan rollback” yang dialamatkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Aliansi Pemantau Program BGN. Menurut Ricki, tuduhan tersebut merupakan kesimpulan terburu-buru dan tidak sesuai dengan prinsip hukum administrasi pemerintahan. Ricki menjelaskan bahwa dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan rollback […]
SLHS menjadi syarat wajib bagi SPPG sebagai dapurnya program MBG saat ini.
Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk secara bertahap dengan pemberian makanan bergizi gratis, serta menciptakan perubahan pola pikir masyarakat mengenai gizi sehat.
