Perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Kominfo menekankan agar perangkat daerah dapat mengarahkan kebijakan penyelanggaraan bidang Kominfo untuk mendukung transformasi digital.
Peraturan KI Nomor 1/2021 memuat materi perubahan dari Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010 terkait kualifikasi badan publik, struktur dan kelembagaan PPID, klasifikasi informasi, reformulasi mekanisme uji konsekuensi, penyesuaian SLIP dengan perkembangan teknologi informasi.
Kementerian Kominfo juga telah mengatur interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2023.
