Rico Waas Tinjau Rumah Perlindungan Sosial, Pastikan RPS Berfungsi
Masyarakat yang menempati RPS ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki domisili termasuk gelandangan dan pengemis. Selain itu di RPS ini ada juga masyarakat ODGJ.
Masyarakat yang menempati RPS ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki domisili termasuk gelandangan dan pengemis. Selain itu di RPS ini ada juga masyarakat ODGJ.
UU KIP bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dihimbau Pemkab Langkat melalui dinas terkait dapat segera menggantikan Stiker PKH dimaksud.
Jadi tidak ada masalah saat waktu pemasangannya, sudah sesuai ketentuan. Hanya saja saat ini stiker PKH itu memang masih tertempel belum diganti.
Maksud pelatihan teknis untuk peningkatan aksebilitas KPM PKH terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Khoiruddin menegaskan, tidak ada sama sekali pungutan atau biaya apa pun dalam penerimaan bantuan ini.
Peserta Bimtek sebanyak 174 orang terdiri dari 151 SDM pendamping PKH dan 23 TKSK Langkat.
Pemko Binjai terus melaksanakan penanganan sosial masyarakat seperti penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Gelandangan dan Pengemis (GePeng).
Keluarga berisiko stunting ini, merupakan keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-23, dan anak usia 24-59 bulan.
Taufik pun menegaskan pemerintah hadir dan tetap memberi perhatian terhadap semua program kegiatan bidang sosial, khususnya terhadap semua program kegiatan kaum difabel...