Dirut PT BC Tersangka Baru Kasus Smartboard Langkat
Tersangka BP juga mengubah beberapa item spesifikasi barang dari paket pembelian, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada barang dan berbeda dengan pemesanan di awal.
Disdik Langkat
Smart Board Langkat, Rencana Jaksa Verifikasi Keterangan Sakit Faisal Hasrimy
Menanggapi isu berkembang, bahwa mantan Pj Bupati Langkat berobat ke luar negeri, Ramdani mengatakan informasi mengenai berobat ke luar negeri juga masih dalam proses verifikasi.
Dugaan ‘Main Mata’ Penetapan Tersangka dan Penanganan Kasus Smart Board Disdik Langkat
Artinya, ungkap dia, hampir seluruh tandatangan Saiful Abdi dipalsukan. Atas pemalsuan itu, pihaknya juga sudah dilaporkan ke Polda Sumut.
Kasus Smartboard: 2 Kali Tak Hadir, Kejari Langkat Kembali Panggil Faisal Hasrimy
Sebelumnya Kejari Langkat telah melakukan dua kali pemanggilan Faisal Hasrimy, namun belum pernah datang dengan beralasan sakit dan dinas luar kota.
Kerugian Rp 20 Miliar, Potensi Tersangka Baru di Kasus Smartboard Langkat
Terdapat perbedaan spesifikasi dan adanya markup terhadap nilai barang di kontrak dengan harga di pasaran sebagaimana dengan yang terdapat pada E-Katalog.
Kejari Tetapkan 2 Tersangka Kasus Smartboard Disdik Langkat, Berikut Peran Keduanya
Selama proses pemesanan di e-katalog terdapat beberapa kali negosiasi antara pihak penyedia dengan Disdik Langkat, negosiasi hanya terjadi satu hari dan negosiasi dilakukan agar seolah-olah tidak adanya persekongkolan.
GM FKPPI : Bongkar Mafia Proyek Disdik Langkat
GM FKPPI juga memberi sinyal akan menggalang kekuatan bersama elemen mahasiswa dan masyarakat jika aparat penegak hukum terkesan lamban atau tebang pilih.
SERI SMARTBOART Masa Pj Bupati Langkat Tidak Tercantum di Website Resmi, Inisiator Program Perlu Diperiksa Jaksa!
Hingga memunculkan pertanyaan mendasar, penyebab urgensi harus membeli smartboard se-harga Rp 158 per unit, melalui proses terkesan singkat.
Regulasi PPPK Paruh Waktu! Diklaim Disdik Langkat Biang Tersendatnya Gaji 29 Honorer
Di instansi lainnya turut memiliki tenaga honorer dan mempersiapkan pemberkasan PPPK Paruh Waktu 2025.Tapi anehnya, tidak melakukan penunggakan gaji tenaga honorer seperti Dinas Pendidikan.
111 Bulan dari 29 Honorer Disdik Langkat Belum Digaji, Tolong Kami Pak Bupati!
Terus kah akan begini nasib rakyat kecil di negeri ini. Semoga kenyataan pahit ini mengetuk pintu hati APH dan pihak berkuasa, sebagai pengayom masyarakat.
Muat Berita Lainnya