Uang Rakyat Rp 200 Juta untuk Bangun Kolam Ikan Kantor Dewan, Bisakah Sejahterakan Warga?
Anggaran dari uang rakyat sebesar Rp 200 juta hanya untuk membangun taman ikan sebagai hiasan bukan untuk fasilitas pelayanan masyarakat.
Anggaran dari uang rakyat sebesar Rp 200 juta hanya untuk membangun taman ikan sebagai hiasan bukan untuk fasilitas pelayanan masyarakat.
Basrah telah membenarkan 46 orang anggota dewan melakukan kunker luar daerah dalam provinsi ke Kabupaten Karo dan Deli Serdang. Juga kunker luar provinsi di Provinsi Riau.
Fraksi-fraksi menegaskan pentingnya efisiensi anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat, dengan menekan belanja yang tidak produktif dan mengalihkan alokasi anggaran ke sektor-sektor prioritas, terutama dalam rangka penguatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan tersebut, masyarakat Desa Telagah telah menyiapkan lahan yang akan dijadikan lokasi Puskesmas.
Dari aspek etika politik, tindakan DPRD Langkat dinilai bertentangan dengan prinsip dasar pelayanan publik. Wakil rakyat dituntut untuk mengutamakan solidaritas, empati, dan kehadiran langsung di tengah konstituen saat terjadi situasi luar biasa.
Sayangnya Basrah tidak merincikan urgensitas dan dalam rangka apa kunker tersebut, serta siapa saja yang berangkat. Termasuk besaran APBD Langkat yang tersedot.
Menurut warga, larangan tersebut mulai diberlakukan dalam satu bulan terakhir atas instruksi langsung Manajer PT Bahruny.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Sribana menyebut, jika diperlukan DPRD Langkat akan membawa aspirasi tersebut hingga ke tingkat kementerian.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Langkat memberikan keterangan bahwa izin bangunan untuk Blue Night hanya diberikan sebagai tempat karaoke, bukan diskotek.