Gubernur Sumut Buka North Sumatera Innovation Day 2025: Kolaborasi Inovasi untuk Smart Province
NSID 2025 juga menghadirkan layanan publik one stop service serta pameran teknologi dan UMKM.
NSID 2025 juga menghadirkan layanan publik one stop service serta pameran teknologi dan UMKM.
Ficar menekankan, semua orang sama di mata hukum. Meski Bobby merupakan menantu dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), kata Ficar, hanya iblis yang tidak dapat dipanggil atau dijemput paksa oleh aparat penegak hukum (APH).
Khusus tahun 2026, Provinsi Sumut terkena penyesuaian dana transfer dari pusat, yang angkanya Rp1,1 triliun.
Wajah jenderal bintang dua ini tampak memerah, emosi, matanya menyorot ke arah segerombolan orang yang melempari batu.
Kepada Kepala Dinas Kominfo Sumut, Bobby berpesan agar belanja pendukung jaringan tidak boros, bagaimana agar barang dan jasa yang tidak perlu pengadaan setiap tahun, bisa dioptimalkan untuk manfaat yang lain.
Aminullah juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencabutan izin usaha, penegakan hukum terhadap pemilik, hingga penyitaan aset.
Selain itu, Bobby juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, jika ada laporan terhadap THM yang ketahuan ada transaksi Narkoba dari kepolisian, agar mencabut izinnya. Apalagi saat ini sudah ada beberapa titik lokasi THM yang sudah dikeluarkan rekomendasi dari Pemprov Sumut untuk pencabutan izinnya.
"Kami sangat menyambut baik, hal-hal yang fungsinya sebagai pengawalan sampai keamanan yang bisa ditingkatkan ke depan. Kita komit dengan pengakuan dengan restorative justice," ucap Kajati Sumut.
“Total semua utang Pemprov ke daerah itu sekitar Rp3,5 triliun (termasuk DBH 2025) dan kita berkomitmen akan menyelesaikan ini di tahun ini, sehingga kita bisa bekerja bisa lebih bersinergi lagi, makin kompak, bersama-sama membangun Sumatera Utara,” jelas Bobby.
Dipaparkan, Pemprov Sumut juga telah menetapkan 17 prioritas pembangunan yang menjadi fokus strategi dalam menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang lebih dekat, efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat antar lain: