KUHP dan KUHAP Baru “Ancam Demokrasi dan Penegakan Hukum”
Memicu risiko terjadinya “Bencana Keadilan dan Kepastian Hukum" yaitu kebingungan dan kekacauan hukum di lapangan bagi para aparat penegak hukum (APH) maupun masyarakat luas.
Memicu risiko terjadinya “Bencana Keadilan dan Kepastian Hukum" yaitu kebingungan dan kekacauan hukum di lapangan bagi para aparat penegak hukum (APH) maupun masyarakat luas.
Penguatan militerisme merupakan ancaman nyata bagi demokrasi dan HAM.
Mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau korporasi yang menyebabkan bencana sebagai kejahatan lingkungan bukan korupsi.
Judicial Review terhadap UU Peradilan Militer yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Pasaribu melalui kuasanya LBH Medan, Kontras, Imparsial dan Themis Indonesia Law Firm nantinya dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi RI, agar ke depan tidak ada lagi korban yang tidak mendapatkan keadilan.
Pemkot Medan menghentikan/membatalkan proyek rehabilitasi Gedung Satreskrim Polertabes Medan;
Maka setiap bentuk ancaman, tekanan, maupun teror terhadap hakim adalah pelanggaran terhadap prinsip Fair Trial (peradilan yang jujur dan tidak memihak).
Putusan ini menggambarkan sulitnya mendapatkan keadilan di peradilan militer. Oleh karena itu secara tegas Lenny Damanik dan LBH Medan meminta Oditurmiliter untuk melakukan upaya hukum banding.
LBH Medan turut desak pemerintah segera merevisi UU Peradilan Militer karena tidak memberikan keadilan pada korban, dan sudah sepatutnya secara hukum anggota TNI diduga melakukan tindak pidana terhadap sipil diadili di Peradilan Umum.
Diketahui, sejumlah oknum menutupi wajahnya dan melakukan provokasi dengan melempari aparat, sehingga memicu kericuhan dan menyebabkan massa aksi terpecah.
Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ada sekitar 1,3 juta pengguna Narkoba di Sumut dan 27,32% nya merupakan pelajar dan mahasiswa.