Tidak cukup hanya itu, sedari awal LBH Medan mengadvokasi ratusan guru honorer Langkat juga telah menduga adanya keterlibatan mantan Plt Bupati dan Sekdakab Langkat.
Berdasarkan amanat pasal 138 KUHAP, Kejati Sumut memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan berkas tersebut lengkap (P21), pasca menerima pelimpahan berkas dari Polda Sumut.
LBH Medan menilai satu tahun pengungkapan kasus korupsi PPPK Langkat adalah bentuk penyidikan terburuk dan tidak profesional yang telah dilakukan Polda Sumut.
Budianto sempat memohon kepada pihak kepolisian dengan berkata "tolong lah pak, bapak punya peri kemanusiaan". Tetapi dia hanya disuruh tidur di sel.
Secara spesifik yang menjadi atensi adalah maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini oknum TNI dan Polri.
LBH Medan menduga adanya keterlibatan Sekdakab dan Plt Bupati Langkat, seraya memberikan kepastian hukum atas keterlibatan keduanya.
LBH Medan menduga adanya keterlibatan Sekdakab dan Plt Bupati Langkat, seraya memberikan kepastian hukum atas keterlibatan keduanya.
Polda Sumut telah memanggil mantan Plt Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim) untuk diminta keterangan terkait kasus PPPK.
Perlu diketahui, Bukit yang disebutkan oleh Penasehat Hukum terdakwa diduga mengarah kepada Oknum TNI yang kerap disebutkan dalam proses pemeriksaan,…
Ondim dalam pemeriksaan itu, menerangkan terkait proses dan prosedural terkait dengan penerimaan PPPK, baik itu menyangkut SKTT maupun upaya yang sudah dilakukan pasca pengumuman dengan melakukan koordinasi ke kementerian.
