Hanya sumur-sumur yang telah terdata dan memenuhi ketentuan hukum serta teknis yang dapat beroperasi kembali, dengan masa pembinaan selama empat tahun sebagai tahap penataan awal.
Komisi III juga menyoroti sejumlah kendala teknis dan administratif yang masih dihadapi oleh beberapa OPD, seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitas.
Seluruh daerah di Indonesia, termasuk Langkat, mengalami pengurangan Transfer Pusat ke Daerah (TPKD) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan Perseroda Langkat Setia Negeri dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan sektor ekonomi lokal guna mendukung pertumbuhan PAD Kabupaten Langkat.
Pemkab Langkat memberlakukan relaksasi pajak daerah mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2025, berupa penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sesuai SK Bupati Langkat Nomor 973-55/K/2025.
Menurut Legislator tiga (3) periode ini, Sidak yang dilakukan adalah upaya DPRD Langkat dalam memastikan tertibnya perizinan dari tiap usaha di negeri bertuah.
Untuk tahun 2025 yang masih berjalan, target PAD dari sektor tersebut kembali dinaikkan menjadi Rp 3.200.000.000.
Target PAD Langkat di 2022 sebesar Rp127.617.159.600,00 dan terealisasikan over target 110.20 persen atau sebesar Rp.13.011.731.667.09.
Pos pengawasan/pemeriksaan bukti pengangkutan bahan MBLB di mulai sejak 01 Juni 2023 sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
