AXIALNEWS.id | Guru honorer Langkat korban seleksi PPPK 2023 kembali menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Langkat, Jumat (27/9/2024) sore.
Pahlawan tanpa tanda jasa ini mendesak Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy segera mencopot Syaiful Abdi dari jabatan Kadis Pendidikan Langkat dan Eka Syahputra Depari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat.
Keduanya sudah berstatus sebagai tersangka di Polda Sumut terkait kasus dugaan korupsi rekrutmen PPPK Langkat 2023.
Dikatakan Febri Wahyu Suganda, berdasarkan hasil putusan PTUN 26 September 2024 telah mengabulkan gugatan pemohon untuk membatalkan pengumuman kelulusan PPPK 2023.

Dan telah ditetapkannya lima tersangka oleh Polda Sumatera Utara dalam kasus pungli/suap PPPK Langkat, pihaknya meminta kedua pejabat tersebut dicopot jabatannya.
“Kami meminta Pj Bupati Langkat mencopot jabatan mereka,” kata Febri Wahyu Suganda, Koordinator Aksi dari Aliansi Guru Honorer Peserta Rekrutmen PPPK Langkat 2023 dalam orasinya.
Febri juga meminta Pemkab Langkat menghentikan kriminalisasi terhadap salah satu guru honorer bernama Meilisyah Ramadhani.
“Stop kriminalisasi atas nama Meilisya Ramadhani dan semua guru honorer. Pj Bupati Langkat diminta segera melaksanakan hasil putusan PTUN Medan terkait permasalahan PPPK Guru tahun 2023,” teriak Febri diorasinya.

Menanggapi aksi guru, Asisten III Adminitrasi Umum Pemkab Langkat, Musti mengatakan intinya Pj Bupati Langkat taat aturan.
“Pak Pj Bupati taat aturan. Jika nanti putusan pemerintah pusat untuk menonaktifkan, Pak Pj juga akan mentaati aturan dari Pemerintah Pusat,” kata Musti.
Terkait putusan PTUN Medan untuk membatalkan kelulusan seleksi PPPK 2023, Musti tidak berani menjawab karena belum ada arahan dari Pj Bupati Langkat.
“Nanti Pak Pj yang berwenang menjawab. Karena, apa yang menjadi tuntutan adik-adik hari ini, akan saya sampaikan kepada Pj Bupati Langkat,” sebutnya.
“Nanti juga kita akan menggelar pertemuan kembali. Atas nama Bapak Pj Bupati Langkat, saya mengucapkan terimakasih karena adik-adik sudah menjaga kekondusifitas situasi seperti saat ini,” kata Musti.

Ratusan guru penerima SK Pengangkatan PPPK tahun 2023 juga menggelar aksi tandingan, Jumat (27/9/2024) sore.
Mereka berkumpul di pendopo Alun-alun Tengku Amir Hamzah sembari berorasi.
Para guru lolosan seleksi penerimaan PPPK 2023 melalui ujian SKTT ini menganggap para guru honorer yang tidak lulus seperti musuh yang harus dilawan.
Dengan jumlah massa lebih besar, mereka menggelar enam spanduk bertuliskan memuji sosok Kadis Pendidikan dan Kepala BKD Langkat.

Ternyata aksi tersebut tidak memiliki izin pemberitahuan pengamanan aksi sebelumnya kepada Polres Langkat maupun Satpol PP Langkat.
Meski demikian, mereka terus berorasi dan berkumpul menutup akses jalan menuju Kantor Bupati Langkat dan Gedung DPRD Langkat.
“Jangan coba-coba mereka mendesak membatalkan SK yang sudah kita terima, kita siap hadapi dan siap menghalangi,” cetus Edi, salah seorang orator aksi guru tandingan.
“Saat ini kita sudah bagian dari ASN Pemkab Langkat dan harus melawan mereka,” teriaknya kembali.

Usai orasi, mereka melakukan long mars dengan membentangkan spanduk besar dari Alun-alun Amir Hamzah Stabat menuju gedung DPRD Langkat, hingga menghalangi pengguna jalan.
Spanduk bertulis pujian para tersangka indikasi korupsi seleksi guru honorer PPPK tersebut juga meminta agar Kapolda Sumut tidak termakan fitnah dari sekelompok guru honorer lainnya.
Salah satu isi spanduk penuh sanjungan tersebut bertuliskan:

Setiba di depan gedung DPRD Langkat, mereka kembali berorasi menggunakan pengeras suara yang berujung dibubarkan pihak Polres Langkat.
“Jika Ibu-ibu guru mau berorasi menyampaikan pendapat, silahkan sebelumnya memberitahukan ke Polres, sehingga bisa diketahui dan diberikan pengamanan,”
“Sekarang silahkan kita bubar,” kata Kabag Ops Polres Langkat Kompol Abdul Rahman dihadapan masa aksi tandingan. Massa pun akhirnya membubarkan diri.(*)
Editor: Riyan