Imbas Aksi Ricuh di DPRD Sumut, Cipayung Plus Desak Kapolri Copot Kapolda

AXIALNEWS.id | Massa aksi demo Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) soroti tindakan petugas polisi yang dinilai tidak memberi kenyamanan dan keamanan pada jalanya unjukrasa.

Aksi Cipayung Plus bertujuan menuntut pembubaran Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) yang digelar di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (27/8/2025) lalu.

Aliansi itu menilai petugas polisi dilokasi yang membubarkan paksa masa ujukrasa tidak sesuai prosedur yang ada.

Atas insiden itu, mereka mendesak Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) untuk mencopot Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) Sumut.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pihaknya telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dan siatuasi lapangan.

“Kalau membubarkan paksa itu ada dua, yang pertama jika sudah melewati jam (prosedur waktu untuk unjukrasa) dan yang kedua kalau mereka mulai merusak fasilitas publik,” jelasnya melalui telpon whatsapp, Kamis (28/8/2025).

“Ya atau mereka sudah mulai melempari batu Polri ya. Itukan setelah anggota kami terluka kurang lebih tujuh (7) orang,” sambungnya.

Terkait kericuhan dan kekerasan pada aksi itu, Ferry menjelaskan petugas polisi sifatnya reaktif bukan proaktif.

“Jika ada tindakan kita udah jelas kok, mungkin teman-teman mahasiswa dan unjukrasa yang lain sudah tau kok, apa tindakan-tindakan kepolisian, mereka sudah tahu kok prosedurnya,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan semua ada prosedur terkait penembakan gas air mata dan lainnya, itu dilakukan melihat eskalasi situasi dilapangan.

Saat disinggung soal desakan pencopotan Kapolda Sumut, Ferry menyebutkan semua elemen khususnya mahasiswa bebas untuk berpendapat.

“Untuk itu saya no komen (tidak ada komentar), semuanya bebas berpendapat. Jadi itu hak setiap orang,” cetusnya.

Ketua Umum PC IMM Deli Serdang, Arief Perdiansyah mengecam tindakan aparat kepolisian yang dinilai arogan.

“Demonstrasi adalah suatu bentuk kebebasan berpendapat dan aparat harus memberikan rasa aman. Namun pada hari ini kita melihat, aparat kepolisian itu justru memberikan rasa aman terhadap wakil wakil rakyat yang menghianati kami,” ungkapnya, Kamis (28/8/25).

“Kami datang bukan untuk ribut, bahkan tak ada satu pun dari kami yang membawa perlengkapan perang. Kami datang untuk menyadarkan wakil kami di legislatif, bahwasannya masih ada yang lebih krusial dari pada membahas terkait tunjangan perumahan di tengah efisiensi,” sambunya.

Sembari kembali menegaskan “Sekali lagi, saya mengecam tindakan arogan aparat kepolisian. Saya rasa tindakan ini berlebihan dan menciderai hak kami sebagai sosial kontrol untuk menyadarkan wakil rakyat kami,” cetusnya.

“Atas nama ibu pertiwi, saya mengecam tindakan tersebut. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumut, Fadhilsyah Nasution mengatakan massa aksi ricuh saat azan ashar.

Fadhil menjelaskan petugas kepolisian memanfaatkan situasi saat massa sedang lerai menunggu azan selesai. Namun, petugas berupaya membubarkan massa dengan paksa.

“Kami hentikan orasi dan menunggu azan ashar. Tapi polisi ini langsung mengeluarkan pasukan untuk membubarkan paksa massa Cipayung Plus,” jelasnya, Rabu (27/8/25).

“Padahal kalau kita liat aturan untuk membubarkan massa aksi itu sekitar jam 5 atau 6. Cuma, ini masi jam 4 kurang, mereka (petugas kepolisian) sudah sangat-sangat arogan dengan kami,” sambungnya.

Dirinya menyebut banyak massa Cipayung Plus mendapat kekerasan dari petugas kepolisian, padahal massa aksi sudah cukup koperatif.

“Kami mengecam tindakan arogansi polisi, Ketua Umum kami (IMM) telah mendapat kekerasan lalu ditarik ke dalam syukur udah dilepaskan. Tetapi, banyak kader kami yang mendapat kekerasan,” cetusnya.

“Parahnya kader kami dipukuli sampai bocor kepalanya. Lalu, tas kader kami ditarik ada dompet dan sejumlah uang didalamnya hingga kini tas itu belum dikembalikan,” imbuhnya.

Fadhil meminta Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi Kepolisian Daerah (Polda) Sumut.

“Kami mendesak Kapolri agar bertanggungjawab atas tindakan reprsif yang dilakukan kepolisian Sumut. Kalau bisa copot Kapolda Sumut segera atas tindakan arogan ini,” tegasnya.(*)
Reporter: M Alzi
Editor: Eddy