AXIALNEWS.id | Pemerintah Kabupaten Langkat terus mengupayakan distribusi bantuan logistik untuk puluhan ribu korban terdampak banjir.

Pemerintah pusat, TNI/Polri, pejabat politik, partai politik, pengusaha, BUMN, swasta, relawan, aktivis, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, masyarakat umum dan pihak lainnya turut bergotong royong membantu evakuasi dan menyalurkan berbagai bantuan dibutuhkan korban banjir.

Namun, hingga saat ini laporan diterima Rabu (3/11/2025), kebutuhan diperlukan korban banjir masih kurang, bahkan ribuan lainnya belum tersentuh bantuan pemerintah.

Terlebih bagi warga berlokasi di desa pedalaman dan daerah pesisir, terhambat akses akibat dampak banjir, butuh waktu berjam berjalan atau gunakan sampan agar bantuan bisa sampai.

Data terbaru per 2 Desember 2025 : Tercatat 437.480 Jiwa Terdampak, 19.434 Mengungsi.

16 Kecamatan Masih Banjir

Perkembangan terbaru berdasarkan data sementara dampak banjir masih melanda 16 kecamatan, yakni:

• Brandan Barat,
• Gebang,
• Besitang,
• Babalan,
• Pangkalan Susu,
• Pematang Jaya,
• Sei Lepan,
• Tanjung Pura,
• Padang Tualang,
• Sawit Seberang,
• Batang Serangan,
• Stabat,
• Wampu,
• Binjai,
• Hinai, dan
• Secanggang.

Dari hasil pendataan, tercatat:

• Jumlah jiwa terdampak: 437.480 jiwa
• Jumlah KK terdampak: 115.979 KK
• Jumlah pengungsi: 19.434 jiwa
• Jumlah korban meninggal dunia: 11 orang

Ribuan rumah dan fasilitas umum masih terendam dengan ketinggian air antara 50–200 cm, mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Penyaluran Bantuan

Pada Sabtu (29/11/2025), Bupati Syah Afandin meluncurkan satu truk fuso berisi logistik bantuan di Kecamatan Tanjung Pura.

Bantuan dikirim 5 ton beras, 500 papan telur, 1.000 paket makanan siap saji, air mineral, roti, serta berbagai makanan instan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Disebutkan Sekdakab Langkat, Amril bahwa distribusi sembako serta obat-obatan juga terus dilakukan secara merata untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh bantuan dan pendampingan sesuai kebutuhan.

Bantuan 50 Ton Beras

Bupati Langkat bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Sumut Surya, Wabup Langkat Tiorita Br Surbakti meninjau pengungsi korban banjir di halaman Kantor Koramil 09/Hinai, Minggu (30/11/25).

“Alhamdulillah sampai hari ini Pemkab Langkat telah menyalurkan lebih kurang 50 ton beras, 5.000 papan telur, 1.000 kotak air mineral kemasan, dan sekitar 2.000 kotak mie instan. Bantuan akan terus bergulir untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih sulit diakses,” jelas Bupati Langkat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Sumut memberikan dukungan langsung. Keduanya menegaskan komitmen kolaborasi penanganan bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

Kolaborasi BNPB Tangani Banjir

Bupati Langkat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Darurat penanganan banjir di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Selasa (2/12/2025).

Rapat ini digelar untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana di 16 kecamatan terdampak berjalan cepat, terarah, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, TNI–Polri, serta pemerintah pusat melalui BNPB.

Rapat evaluasi dihadiri:

• Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan,
• Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap,
• Kabag SDM Polres Langkat Kompol Muhammad Hassan,
• Danramil 07/Stabat Kapten Inf Edi Susanto
• Sekda Langkat Amril,
• Para Staf Ahli Bupati, Asisten, dan kepala perangkat daerah terkait.

Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menegaskan BNPB berkomitmen penuh mendampingi Pemkab Langkat dalam proses penanganan banjir.

“BNPB akan terus mendampingi pemerintah daerah. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan penanganan dilakukan sesuai standar, karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.

Lima Keputusan Penting

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang harus segera dijalankan, yakni:

1. Memperpanjang Status Tanggap Darurat selama 14 hari ke depan.
2. Penguatan koordinasi antara posko induk dan posko kecamatan.
3. Percepatan distribusi logistik ke seluruh titik pengungsian.
4. Penambahan personel dan peralatan evakuasi di wilayah yang masih tergenang.
5. Pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum sebagai dasar penetapan masa pemulihan.(*)
   Editor: Riyan