Jejak Sumut Datangi KPK, Laporkan Langkat Darurat Korupsi

AXIALNEWS.id | Aktivis tergabung dalam komunitas pegiat anti korupsi Jelajah Jaringan Korupsi Sumatera Ùtara (Jejak Sumut) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Di gedung KPK, Jejak laporkan bahwa Kabupaten Langkat darurat korupsi.

Kordinator Jejak Sumut, Cairul Hamdi mengatakan maksud kedatangan mereka ke Gedung Merah Putih KPK ialah untuk melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumut.

Korupsi diduga kuat melibatkan sejumlah pihak serta adanya indikasi menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

“Hari ini, kami pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Komunitas Jejak Sumut mendatangi KPK RI dengan maksud dan tujuan melaporkan adanya sejumlah persoalan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat, dan di tempat ini juga kami nyatakan bahwa Kabupaten Langkat Darurat Korupsi,” sebut Cairul Hamdi di halaman Gedung KPK, Jakarta.

“Kami juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada KPK terkait maraknya dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat yang diduga banyak pihak akan ikut terseret terkait laporan kami ini,” imbuhnya.

“Kami sangat berharap Pimpinan KPK yang terhormat dapat segera menindaklanjutinya dan dengan segera turun ke Kabupaten Langkat,” tambah Cairul Hamdi.

Ia juga menyayangkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Kabupaten Langkat. Menurutnya hal ini efek sosial dari kejahatan jorupsi yang cukup masif terjadi di Langkat.

Dengan luas area Kabupaten Langkat mencapai 626.329 Ha serta terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan definitif, jumlah penduduk miskin berdasarkan data proyeksi interim di tahun 2024 sebanyak 96,54 ribu jiwa (9,04 persen).

“Ini tentunya sangat disayangkan dan ini juga menunjukan efek sosial dari kejahatan korupsi,” cetus Cairul.

Komunitas Jejak Sumut mendorong dan mengajak masyarakat ikut berperan memerangi tindak pidana korupsi.

Jejak Sumut juga kembali meminta KPK segera memanggil dan memeriksa pihak – pihak yang telah dilaporkan.

“Tentunya kembali kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa pihak – pihak yang telah kami laporkan, karena kuat dugaan hasil korupsi banyak disembunyikan serta disamarkan, sehingga tidak tersentuh,” ungkap Cairul Hamdi.(*)
Editor: Riyan