Langkat dan Ketimpangan: Membaca Gini Rasio sebagai Alarm Sosial

Rahmatullah, S.E., M.SEI Dosen FEBI INSAN Binjai.
Iklan Pemilu

AXIALNEWS.id | Pada awal tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara merilis data Gini Rasio terbaru untuk kabupaten/kota.

Kabupaten Langkat mencatatkan Gini Rasio sebesar 0,2570 – sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,2600.

Sekilas, angka ini mungkin terlihat menggembirakan. Gini Rasio di bawah 0,3 umumnya dianggap sebagai tanda distribusi pendapatan yang cukup merata.

Namun benarkah Langkat sedang berada dalam jalur pemerataan sosial yang sehat?

Gini Rasio memang penting sebagai alat ukur ketimpangan, tetapi ia bukan satu-satunya cermin kesejahteraan. Meski angkanya rendah, faktanya lebih dari 100 ribu penduduk Langkat masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara sebagian kecil kelompok menengah-atas memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi yang jauh lebih baik. Ini menciptakan jurang ketimpangan yang tak selalu tercermin dalam angka statistik nasional.

Baca Juga  Pemimpin Munafik: Ancaman Terhadap Integritas dan Kepercayaan Publik

Perlu dicatat, Gini Rasio tak menghitung seberapa miskin si miskin, atau seberapa kaya si kaya. Ia hanya mengukur “selisih” secara umum.

Karena itu, kita butuh pendekatan yang lebih dalam: bagaimana distribusi layanan publik dilakukan? Bagaimana kemiskinan ekstrem ditangani di wilayah pedalaman dan pesisir? Apakah akses terhadap koperasi, pertanian, dan digitalisasi ekonomi sudah menjangkau warga termarjinalkan?

Baca Juga  Uji Petik Pelayanan Publik Ombudsman dan Bappenas di Disdukcapil Langkat

Langkat punya potensi besar – dari sektor pertanian, energi, hingga industri UMKM. Tapi potensi ini hanya akan berarti jika tumbuh secara inklusif.

Data Gini Rasio harus menjadi alarm sosial yang mengingatkan kita bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka rata-rata, tetapi tentang siapa yang tertinggal, dan mengapa.

Baca Juga  Peradaban Islam di Turkiye, Persimpangan Antara Eropa dan Asia

Pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama, membaca data lebih jujur, dan merumuskan kebijakan yang tidak sekadar populis tapi progresif.

Karena Langkat yang merata bukan hanya impian statistik, tapi tuntutan moral bagi kita semua.(*)

Penulis: Rahmatullah, S.E., M.SEI
Dosen FEBI INSAN Binjai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Contact Us