Dari laporan awak media e-news.id asal Sumut dan Organisasi Masyarakat DPN PETIR dari Bengkalis, Riau ini memperkuat alasan Kejagung melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam realisasi anggaran pada proyek penanam mangrove BRGM Tahun Anggaran 2021.
Sumber berharap Kejari Langkat segera bisa mengungkap kasus korupsi smartboard ini secara terang, sekaligus menjerat dugaan keterlibatan korupsi pejabat PPK.
Gubernur juga belum menunjuk Plt Kepala Dinas PUPR Sumut pengganti Topan Ginting. "Yang pasti akan ditunjuk Plt nya, tapi. Belum ditunjuk orangnya," jelasnya.
Menanggapi aksi tersebut, pihak Kejati Sumut melalui Randi H Tambunan, menyatakan apresiasi dan menerima laporan dari massa aksi GPS.
Nasrul Hafiz saat menjabat, diduga melakukan perselingkuhan dengan istri tenaga kebersihan di kantornya bertugas, bahkan sudah dua kali dipergoki warga.
Selain kepada Garuda, pemeriksaan juga harus dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
