Atas adanya putusan majelis hakim PN Medan, LBH Medan secara tegas mendesak keempat terdakwa yang diputus bersalah harus dipecat dan mendesak JPU Kejati Sumut untuk melakukan upaya Kasasi atas putusan bebas Kepala BKD Langkat.
Kemudian majelis hakim menanyakan kepada JPU berapa saksi yang akan diajukan, JPU menyampaikan akan mengajukan saksi sebanyak 30 orang.
Sofyan menduga, ada kong kalikong antara penyidik Subdit Tipikor Ditrreskrimsus Polda Sumut dengan jaksa sehingga berkas perkara tak kunjung rampung.
Guru honorer mendesak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polda Sumut beserta Kejati Sumut untuk serius dan tidak bermain-main dalam menangani kasus PPPK Langkat ini.
Harusnya ketiga tersangka tersebut juga ditahan sebagai bentuk penerapan asas equality before the law (setiap orang sama kedudukannya dimata hukum).
Isu ini pun menjadi badai keras ditengah Pilkada Langkat menghantam Ondim, dinilai meretakkan elektabilitas kepercayaan masyarakat untuk memilih.
Kompolnas membandingkan adanya perbedaan yang mencolok proses penyidikan yang dilakukan Polda Sumut terkait penyidikan Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Batubara.
LBH Medan merupakan lembaga konsen terhadap penegakan hukum dan HAM, menduga adanya pelanggaran Kode Etik Polri yang dilakukan Kapolda Sumut dan Dirkrimsus Polda Sumut.
LBH Medan menilai jika pelaporan terhadap Meilisya adalah bentuk nyata kriminalisasi dan intmidasi terhadap para guru yang terus menyuarakan kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Langkat.
Meilisya adalah orang yang membongkar kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Guru 2023 lalu.
