Bawaslu Sumut Temukan 40 Pelanggaran Pilkada Melibatkan ASN & Kepala Desa
Adapun untuk pelanggaran pidana, Bawaslu Sumut sudah menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Netralitas ASN
Netralitas ASN Langkat Dipertanyakan, Bawaslu Harus Bertindak Tegas
Menurut surat keputusan yang ditetapkan pada 22 September 2022 tersebut, tugas yang berkaitan dengan pengawasan dilaksanakan oleh Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN.
Bawaslu Langkat Gelar Pleno Dugaan Video Viral Ondim Kumpulkan Pejabat & Camat untuk Pemenangan SATRIA
Pasal 188 UU 1/2015 berbunyi: "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00.”
ONDIM Kumpulkan Pejabat & Camat di Medan, Kuat Dugaan ASN Langkat Dikondisikan untuk Pemenangan SATRIA
Aturan netralitas ASN di pemilu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.
Netralitas ASN Penting! Jaga Integritas Pilkada
Pentingnya netralitas ASN sebagai elemen utama dalam menjaga integritas proses pemilu.
Hindari Politik Praktis, ASN Jangan Mudah Tergiur Janji Jabatan
Melakukan tindakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin apabila terdapat pelanggaran terhadap netralitas ASN dan non ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hadiri Deklarasi Desa Bersatu, Kornas PPI Laporkan Gibran Cs ke Bawaslu RI
Saparuddin mengatakan, Deklarasi Desa Bersatu bentuk nyata pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dan Bawaslu RI dinilai gagal melakukan pencegahan dan menghentikan pelanggaran tersebut.
